Dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilarang adalah mengupload tanpa hak konten-konten yang bermuatan SARA.Untuk itu, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus dicari sumber utama pengunggah video.
Begitu kata Jurubicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman saat konferensi pers bertajuk 'Save Buni Yani' di Wisma Kodel, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (7/11).
"Ini Buni Yani kan upload ambil dari media NKRI. Nah media NKRI ambil dari mana? Website resmi Pemprov," ujarnya.
Jika dirunut maka birokrat Pemprov DKI-lah yang diinstruksikan oleh Ahok untuk meng-upload video tersebut.
"Jadi pemerintah yang memerintahkan untuk meng-upload itu yang harus ditersangkakan," pungkas kordinator lapangan Aksi 4 November lalu.[hta/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA