Apakah Jokowi Juga Mencurigai TNI?

Setiap peristiwa politik dan sosial pasti didalangi aktor politik. Termasuk Presiden Joko Widodo juga bagian dari aktor politik. Jokowi turut menciptakan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan beberapa daerah pada Jumat 4 November lalu.

"Tanggal 4 November tidak akan terjadi peristiwa politik jika Presiden Joko Widodo sendiri cepat tanggap dalam komitmennya untuk menegakkan hukum dan UU yang diduga telah dilanggar oleh warga negara Indonesia yang bernama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus kepala daerah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan (Senin, 7/11).

Dia menyebut kasus dugaan penistaan agama Islam yang menjerat Ahok murni kasus dugaan pelanggaran hukum dan UU. Tetapi karena Ahok adalah seorang pejabat negara, seharusnya presiden yang cepat tanggap dan mengerti betul dampak pernyataan Ahok yang menyinggung ayat suci Al Quran di Kepulauan Seribu.  Seharusnya Jokowi cepat mengeluarkan surat izin kepada Polri untuk menyelidiki dan menyidik Ahok yang dilaporkan masyarakat ke Polri.

Kalau presiden merasa ada aktor politik di belakang unjuk rasa 4 November, maka itu tidak pantas dituduhkan kepada dua pimpinan DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang berada di tengah unjuk rasa pada 4 November lalu.

"Justru mereka melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk menerima aspirasi masyarakat dan ikut menyuarakan pada pemerintah yang tidak mau melakukan penegakan hukum dan konstitusi," jelasnya.

Dia juga menyinggung rumor kencang yang menyebut presiden akan melakukan pergantian Panglima TNI karena dianggap tidak mampu mengamankan stabilitas nasional. Menurut Arief, jika benar demikian, maka pergantian Panglima TNI adalah sangat tidak adil.

"Justru TNI yang dipimpin Jendral Gatot Nurmatyo yang berhasil menjaga kekompakan sehingga tidak terjadi seperti peristiwa lengsernya Suharto. Ini juga tak lepas dari peran Polri yang kompak dengan TNI menjaga rel demokrasi," ucapnya.

Dia mengatakan, kalau Jokowi mencopot Panglima TNI Gatot Nurmantyo setelah unjuk rasa besar pada 4 November lalu, itu sama saja presiden menuduh Panglima TNI dan lembaga TNI tidak mampu membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban nasional, atau bahkan mencurigai Panglima TNI dan TNI sebagai aktor politik di belakang unjuk rasa.

"Kita tolak pergantian Panglima TNI kalau akibat unjuk rasa 4 November," tegas Arief. [hta/rmol]