RI Ngutang Ke Bank Dunia Rp 52 Triliun

Pemerintah dapat suntikan dukungan dari World Bank (bank dunia) untuk menyukseskan kebijakan reformasi sektor logistik. Lembaga keuangan internasional tersebut menyetujui pinjaman sebesar 400 juta dolar AS atau setara Rp 5,2 triliun untuk mendukung program tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan, utang tersebut bakal dikucurkan untuk memper­baiki logistik dan memperlancar konektivitas. Kedua hal tersebut, menurutnya, sangat penting un­tuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan di negara kepulauan.

"Pendanaan sebesar 400 juta dolar AS akan mendukung pemerintah Indonesia mengatasi hambatan rantai pasokan, seperti dwelling time (waktu bongkar muat kapal) di pelabu­han dan banyaknya prosedur izin perdagangan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, saat ini biaya logistik di Indonesia menghabiskan biaya 25 persen dari penjualan. Jumlah itu lebih tinggi bila dibandingkan negara tetangga, Thailand sebesar 15 persen, dan Malaysia sebesar 13 persen.

Bahkan, lanjut Chaves, lebih efisien melakukan pengiriman dari luar negeri ke Jakarta, daripada daerah lain di Indone­sia sendiri. "Biaya pengiriman peti kemas dari kota Shanghai ke Jakarta lebih murah diband­ingkan biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Padang di Sumatera Barat. Padahal jarak antara kedua kota itu hanya seperenam jarak antara Jakarta dengan Shanghai," ungkapnya.

Dia yakin bila biaya logistik bisa ditekan akan memberikan dampak signifikan bagi daya saing. Selain itu, mengurangi kemiskinan karena mengu­rangi biaya barang dan jasa, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal Indonesia.

Manfaat lain dari pinjaman disebutkan Chaves, akan mendukung Indonesia melakukan transisi. Yakni, beralih dari ekonomi yang bergantung kepada komoditas menuju ekonomi berbasis manufaktur yang berdaya saing tinggi.

Ekonom Senior Bank Dunia, Massimiliano Cali menambahkan, biaya logistik yang mahal dan tidak handal selama ini menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya peningkatan daya saing. "Kalau hambatan tersebut teratasi akan menambah produksi dan ekspor sehingga mengangkat pertum­buhan ekonomi," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi kenaikan impor bila program pembenahan logistik berhasil.

"Itu (pembenahan) akan semakin mempermudah barang impor masuk ke berbagai wilayah Indonesia. Kita harapkan pinjaman itu tidak ada maksud ke sana," harapnya.

Selain itu, dia khawatir pinjaman dalam rangka pembenahan logistik menganggu perbaikan yang kini sedang dilakukan. "Pembenahan sudah berjalan pada jalurnya seperti pemberantasan pungli, juga sudah mulai memperbaiki sistem online. Kita nggak mau arah kebijakan pinjaman malah memperkeruh suasana," pungkasnya.[rgu/rmol]