APBN 2017 Diharapkan Kredibel dan Tidak Banyak Berubah

Badan Anggaran DPR RI berharap APBN 2017 yang telah disahkan bersama pemerintah tidak berubah-ubah sebagaimana yang terjadi pada APBN 2016. Dengan seringnya mengalami perubahan dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap APBN sehingga dinilai tidak kredibel.

"Anggaran tahun 2017 yang sudah disahkan tersebut tidak lagi berubah-ubah, khususnya terkait pemotongan anggaran yang dapat mengganggu kepercayaan publik," jelas anggota Banggar DPR Akmal Pasluddin di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (27/10).

Diketahui, pada APBN 2016, publik menilai bahwa penyusunan anggaran tersebut kurang kredibel. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi pemangkasan anggaran yang berubah jauh dari perencanaan awal yang bermula dari target penerimaan yang tidak optimal.

"Kami bersepakat dengan pemerintah menginginkan APBN tahun 2017 lebih mendapat kepercayaan. Konsekuensinya tidak berubah-ubah setiap saat apalagi mendadak. Perlu ada upaya tegas mengklasifikasi dan mengeksekusi mengurangi belanja negara yang tidak terlalu mendesak," beber Akmal yang juga anggota Komisi IV DPR.

Dia menjelaskan, belanja yang tidak terlalu mendesak dapat diprioritaskan untuk dikurangi porsinya, seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung administrasi, dan belanja sosial yang tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan. Pos-pos anggaran yang tidak efektif dan atau tidak efisian dapat dikurangi porsinya apabila perkiraan proyeksi penerimaan negara kita tidak signifikan memberikan kenaikan.

Di Komisi IV DPR sendiri masih banyak polemik terkait pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian pada pos anggaran subsidi pupuk. Banggar DPR RI memangkas subsidi non energi untuk pupuk sebesar Rp 3,26 triliun dengan volume pupuk bersubisi sebanyak satu juta ton. Oleh karena itu, Akmal meminta agar pemerintah memiliki kepastian data yang valid agar penerima subsidi pupuk tepat sasaran.

"Saya meminta kepada pemerintah agar memiliki kepastian data yang dimiliki pemerintah. Ini penting agar ada kepastian berdasar angka faktual, penerima subsidi pupuk tepat sasaran," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [hta/rmol]