Dihadapan Dewan, Dzulmi Eldin Sebut Terima Rp 73,4 M Untuk IMB Podomoro

Walikota Medan Dzulmi Eldin menyebutkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima dana sebesar Rp 73,4 Miliar sebagai retribusi izin mendirikan bangunan Podomoro di Jalan Putri Hijau Medan. Hal ini disampaikannya dihadapan anggota DPRD Kota Medan saat membacakan nota Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda PAPBD Medan 2016, Senin (24/10).

Dalam pembacaan yang digelar pada rapat paripurna tersebut, Dzulmi Eldin menyampaikan bahwa Pemko Medan telah menerbitkan 2 Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atas nama Abu Djaja Bunjamin untuk atas nama PT Sinar Menara Deli. Kedua SIMB tersebut yakni SIMB nomor 645/229 K tanggal 24 Maret 2015 untuk penggunaan bangunan basemen 3 lantai dan mezanin 1 lantai dengan jumlah retribusi yang sudah dibayar sebesar Rp 19,5 miliar.

Kemudian Surat Izin Mendirikan Bangunan dengan nomor 645/1360K tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Abu Djaja Bunjamin untuk atas nama PT Sinar Menara Deli untuk penggunaan bangunan campuran/ Super blok 14 (emptbelas), 29 (dua puluh sembilan) dan 31 (tiga puluh satu) lantai dengan besarnya retribusi Rp 53,9 miliar

"Sehingga total retribusi IMB yang dibayarkan saudara Abu Djaja Bunjamin untuk atas nama PT Sinar Menara Deli Sebear Rp 73,4 miliar," katanya saat membacakan nota jawaban.

Jawaban ini disampaikan Walikota Medan ini sendiri belum menjawab secara detail pertanyaan dari Fraksi Hanura DPRD Medan pada paripurna sebelumnya. Sebab, Dzulmi Eldin tidak menyebutkan secara rinci apakah besaran dana tersebut sudah dibayarkan atau belum. Munculnya pertanyaan dari Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Ratna Sitepu tersebut disebabkan mereka menilai pendapatan dari retribusi izin mendirikan bangunan yang kurang realistis dibanding pertumbuhan bangunan gedung pertokoan, kompleks perumahan, gedung apartemen dan perkantoran di kota medan.

"Untuk itu kami mohon penjelasan apakah gedung Podomoro sudah membayar retribusi IMB dan berapa jumlahnya, mohon penjelasan," demikian disampaikan Ratna saat membacakan pandangan Fraksi Hanura DPRD Medan pekan lalu.[rgu]