Tolak Program DLP, Ratusan Dokter Demo ke Kantor Gubernur Sumut

Sekitar 100 orang Dokter dari RSU Pirngadi Medan dan RSUP H Adam malik serta dan Mahasiswa Kedokteran melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/ Aksi ini mereka lakukan menolak Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang menurut mereka menyulitkan profesi dokter.

Koordinator aksi, dr Erlangga SpA, dalam  orasinya mengatakan, pemerintah keliru menetapkan program DLP sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dokter. Mereka justru menilai, prodi tersebut hanya sebagai ajang pemerintah untuk "memeras" para dokter dengan uang kuliah yang tinggi.

"Kita hanya dibayar Rp 3.100 untuk layanan pasin BPJS, sangat miris. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti program tersebut sangat tinggi," katanya.

Pengunjuk rasa menilai, perbaikan mutu layanan kesehatan bukan disebabkan dokter yang tidak memiliki kompetensi terutama pada layanan primer. Sebab, layanan primer menurut mereka sudah menjadi kompetensi wajib yang mereka dapatkan melalui praktik kedokteran pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan selama 5 tahun setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Dengan demikian menurut mereka, program tersebut sebagai bentuk tidak adanya pengakuan terhadap kompetensi pendidikan mereka sebelumnya.

"Oleh karena itu, kita harus menolak kebijakan ini," ujarnya.

Para dokter tersebut meminta, perbaikan mutu layanan kesehatan dilakukan dengan perbaikan berbagai fasilitas kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga pelosok terpencil. Hal ini menurut mereka lebih tepat sibanding harus mewajibkan para dokter mengikuti prodi DLP yang akan memakan waktu hingga 3 tahun tersebut.

"Saat ini masih banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang belum memadai, obat dan fasilitas peralatan kesehatan yang belum merata. Hal ini yang harus dibenahi terlwbih dahulu," tegas mereka.

Aksi unjuk rasa ini dikawal oleh puluhan personil kepolisian yang dipimpin Wakapolsek Medan Baru, AKP S Simare-mare dan puluhan personol satpol PP Pemprovsu. 10 perwakilan pengunjuk rasa kemudian diminta masuk untuk bertemu dengan pihak pemprovsu.

Aksin ini menurut para pengunjuk rasa digelar serentak di seluruh Indonesia.[rgu]