Pemerintah Kota Medan (Pemko) diharapkan segera merealisasikan hasil laporan reses II 2016 DPRD Medan. Laporan itu murni aspirasi warga Medan dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Seperti persoalan infrastruktur yang masih buruk, meningkatnya tindak kejahatan serta bantuan miskin yang belum tepat sasaran."Laporan reses adalah pengaduan warga yang sifatnya urgen. Maka Pemko Medan harus merespon dan penanganan skala prioritaas. Kita sangat prihatin menerima beragam keluhan masyarakat yang patut ditindaklajuti disikapi serius oleh Pemko Medan. Semua itu arahnya mewujudkan peningkatan pembangunan kota dan kemakmuran masyarakatnya," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu M.Si, Jumat (21/10).
Politisi asal dapil 3 ini, persoalan infastruktur yang buruk dan selalu banjir perlu penangan serius Pemko Medan. Seperti perbaikan normalisasi sungai, parit/drainase Jalan Karya, Jalan dekat RS Sufina Aziz dan perbaikan Jl Pajak Glugur Putri Hijau. Sama halnya dengan penerima bantuan miskin seperti beras miskin (raskin), kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan lamngsung masyarakat perlu ditinjau ulang. Mengingat selama ini sering menimbulkan kesenjangan yakni tidak tepat sasaran.
Galakkan budaya Gotong Royong Sekali Seminggu
Herri Zulkarnaen juga menyarankan kepada Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin agar tegas mengintruksikan kepada semua jajaranya khusus, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) agar melakukan gotong royong (gotroy) minimal sekali semingggu di setiap lingkungan kota Medan.
Menurut Herri, budaya gotroy harus digalakkan membersihkan lingkungan khususnya sampah, parit/drainase meminimalisir banjir. Tentunya saluran parit tetap terjaga dari sampah dan lumpur sehingga aliran air tetap lancar.
"Gotong Royong seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat maupun lembaga lainnya. Kerjasama seperti itu yang patut dibangun aparat Pemko," harap Herri.
Ditambahkan politisi Demokrat ini, perbaikan infrastruktur, membangun parit dan jalan yang saat ini sedang dikerjakan Dinas Perkim maupun Dinas Bina Marga perlu mendapat sambutan dari masyarakat terutama Kepling, Lurah dan Camat.
"Seharusnya ada kerjasama bila perlu dibantu dengan gotong royong apalagi perbaikan parit dan jalan. Sehingga perbaikan drainase dan jalan yang dananya bersumber dari APBD dapat maksimal. Bukan berarti tidak mau tau dan saling membiarkan. Walikota harus melihat realita kesenjangan itulah yang sering terjadi dibawahannya sehingga pelaksanaan proyek selama ini tidak pernah maksimal. Pada hal, kalau ada kerjasama dan saling mengawasi, pastinya hasil akan lebih bagus," demikian Herri.[rgu]
KOMENTAR ANDA