Viva Yoga: Data LSM Mighty yang Menuding Kelapa Sawit Indonesia Asal-Asalan

Data yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarkat (LSM) Mighty asal Amerika Serikat yang menuding Perkebunan kelapa sawit penyebab kebakaran hutan di Indonesia sarat akan kepentingan negara asing.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat berbincang dengan wartawan, Selasa (18/10). Menurut Yoga, negara-negara-asing merasa terganggu industri perkebunan non sawitnya akibat meningkatnya perdagangan kelapa sawit Indonesia di level global.

"Jadi isu itu sebenarnya lebih bernuansa kepentingan pertarungan perdagangan di tingkat global, persaingan usaha saja," tutur Yoga.

Dia menyebutkan, seperti isu tahun 2014-2015 yang pernah dilontarkan LSM Mighty  bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Papua penyebab kebakaran hutan tidak berdasarkan data akurat. LSM Mighty bahkan juga mengampanyekan agar memboikot penggunaan kelapa sawit Indonesia.

"Datanya asal-asalan saja mereka itu. Padahal sudah jelas data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa yang terbakar itu statusnya bukan Areal Penggunaan Lahan (APL)," beber Yoga

Yoga juga membantah isu yang dikemukakan LSM Mighty mengenai kebakaran hutan Papua akibat perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, berdasarkan pantauan DPR, pengelolaan perkebunan kelapa sawit nasional telah menghargai pelestarian lingkungan hidup.

Yoga menyebutkan, dalam skema bisnis tidak ada pengusaha yang ingin merugikan lokasi kerjanya sendiri. Perusahaan industri kelapa sawit tentu tidak ingin membakar lahannya yang menjadi sumber produksi dan pendapatan.

"Jadi logika LSM asing itu (Mighty) dimana? Kita sama-sama berpikir saja tentang logika bisnis," tutur Yoga.

Secara khusus, kata Yoga, DPR mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang telah meningkatkan daya saing kelapa sawit nasional di perdagangan global hingga mampu menembus ekspor ke 26 negara tahun ini.

Namun, menurut dia, masih ada yang perlu dicermati mengenai sikap pemerintah yang belum optimal memperjuangkan perubahan kebijakan WTO tentang kelapa sawit bukanlah kategori tumbuhan kehutanan. [hta/rmol]