Unjuk Rasa Tentang Pernyataan Ahok Meluas, DPD IMM Sumut: Pemerintah, Bersikaplah!

Pernyataan Ahok yang diduga menghina Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke Kepulauan seribu (27/9) lalu berbuntut panjang. Pasalnya, tak hanya umat Islam di Provinsi Jakarta saja yang merasa tersakiti, ini juga dirasakan di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal ini, Zikri Akbar, Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan, "Sakit hati ummat islam se-Indonesia, tak hanya di Jakarta saja atas pernyataan Ahok ini".  

Sambungnya, Ahok secara terang-terangan dan gamblang menyatakan bahwa pesan alqur’an dijadikan sebagai alat penipuan terhadap umat dalam konstalasi politik yang cukup tinggi atmosfernya.

Unjuk rasa umat Islam tak hanya terjadi di Jakarta saja, Jumat (14/10) beberapa wilayah di Indonesia juga menggelar unjuk rasa yang sama. Di Medan, umat muslim dari berbagai Ormas Islam dan Seluruh Organisasi Mahasiswa Islam terhimpun dalam satu barisan dan tujuan menyuarakan serta menuntut keadilan atas sikap ahok yang menyakiti perasaan umat islam atas pernyataannya.

Lebih lanjut, Zikri Akbar mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini sesungguhnya adalah imbas dari sebuah pengabaian dari aparat negara terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh umat muslim. “Tuntutan dilayangkan oleh umat muslim ini seakan dianggap  angin lalu saja oleh aparat berwajib, proses yang lama dan seakan tak ada respon, maka mereka turun kelapangan untuk menuntut hak keadilannya yang sejatinya memilik hak setara didepan hukum”.

Mahasiswa Komunikasi Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara ini menilai negara telah gagal menjadikan masyarakat yang harmoni, dan rukun dalam kemajemukan yang ada. Kegagalan ini dibuktikan dengan tidak adanya sikap dari Presiden Republik Indionesia un"tuk menanggapi tuntutan yang disuarakan oleh umat islam . "Seandainya saja presiden mampu menjadi mediator yang menengahi serta menanggapi kisruh yang sedang terjadi, sakit hati umat muslim  pasti tak sebesar ini", imbuhnya.

Zikri berargumen bahwa berbagai polemik kebangsaan atas dasar penistaan terhadap Agama Islam kerap kali terjadi. Tetapi negara seolah diam melihat permasalahan yang tak kunjung usai ini. Pemerintah dengan berbagai perangkatnya tidak bekerja secara  maksimal untuk menjadikan negara yang aman, damai, dan rukun dalam perbedaan.

"Pemerintah harus memberi pelayanan yang maksimal terhadap rakyat, mampu menjembatani dan mampu memberikan solusi terhadap perbedaan, akan lahir masyarakat yang damai dan harmoni sesuai dan selaras dengan tujuan dan cita-cita negara yang termaktub dalam falsafah Pancasila". [hta]