post image
KOMENTAR
Badan Tenaga Listrik Na­sional (Batan) telah melakukan penghitungan biaya yang diper­lukan untuk membangun Pem­bangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Biaya yang diperlukan mencapai Rp 70 triliun untuk satu PLTN.

"Itu mengacu pada pembangu­nan PLTN di Uni Emirat Arab. Satu PLTN Dengan daya 1.400 Megawatt membutuhkan biaya mencapai Rp 70 triliun," kata Kepala Batan Djarot S Wisnu­broto di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, pembangu­nan PLTN patut dipertimbang­kan. Sebab, harga jual listrik dari PLTN cukup kompetitif.

"PT PLN pernah hitung harganya 6 sampai 8 sen dolar AS per kwh,"  ungkapnya.

Soal kesiapan membangun PLTN, Djarot pede Indonesia su­dah mampu. Sebab, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) te­lah memiliki mata kuliah yang mempelajari nuklir.

Selain itu, Batan juga mengirimkan 20-30 orang setiap tahun ke Rusia untuk melakukan studi terkait PLTN. Tak hanya dari Ba­tan, perguruan tinggi Indonesia juga mengirim perwakilannya belajar ke Rusia.

Pemerintah, lanjutnya, telah menjalin kerja sama dengan Ru­sia. Khususnya dengan badan usaha milik pemerintah Rusia, Ro­satom. Kerja sama tersebut berupa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun demikian, hingga kini pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk membangun PLTN.

"Kerja sama Rosatom dan Batan atau Rusia dan Indo­nesia baru sebatas bagaimana capacity building SDM. Kita diberikan pengetahuan pengala­man karena Rusia mempunyai beberapa PLTN dan pengetahuan bagaimana membangun PLTN," ucapnya.

Drajat mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan studi di beberapa daerah yang dianggap pantas untuk pembangunan PLTN. Daerah itu antara lain Jepara dan Bangka.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu memastikan, keputusan pembangunan PLTN berada di tangan pemerintah.

Dia meminta agar pihak-pihak yang berkompeten seperti Batan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN segera menyampaikan rencana atau road map pembangunan sumber energi baru ke DPR.

"Kami memandang Indonesia sangat membutuhkan PLTN. Untuk tahap awal, silakan Batan mengusulkan rancangannya," kata Gus Irawan. [hta/rmol]

 

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi