Terkait banyaknya persoalan bongkar muat di berbagai Pelabuhan laut di Indonesia khususnya Pelabuhan Belawan. Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) akan bertemu dengan Menteri Pehubungan di Jakarta, Selasa (10/10-hari ini-red) untuk membawa sejumlah rekomendasi sebagai solusi.Sebelumnya, pengurus Depalindo telah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden membahas Tol Laut Efisiensi Biaya Logistis di Sekretaris Negara Jakarta pada Jumat (7/10).
Ketua Bidang Infrastruktur Angkutan dan Pelayaran Depalindo Pusat Drs Hendrik Sitompul MM, Senin (10/10) kepada wartawan mengatakan, sudah merumuskan sejumlah bahan yang diyakini akan menjadi rekomendasi nantinya. Sedangkan sebelumnya pada pertemuan dengan sekneg telah menghasilkan enam rekomendasi khusus masalah bongkar muat di Pelabuhan Belawan.
Rekomendasi itu yang diyakini sebagai solusi yakni dalam pelaksanaan bongkar muat peti kemas Internasional harus memberdayakan enam alat berat. Terkait alur pasang surut hingga tiga meter, usulan pengelolaan alur diserahkan ke Pelindo dan dikompensasi dengan pembayaran konsesi atau labuhan.
Terkait PBM dan OP harus punya kontrak dengan Pelindo sehingga dapat ditata dengan baik. Tidak seperti saat ini terkesan liar sehingga ada ketentuan biaya yang disepakati. Berikutnya, Keberadaan TKBM harus dibawah Pelindo atau PBM yang melakukan bongkar muat bukan dibawah koperasi dan pembinaan OP.
Selain itu, keberadaan TPFT harus dioptimalkan bea cukai. Karantina dan OP harus melarang bea cukai melakukan pemeriksaan cargo dilapangan bongkar. Bea Cukai agar mempercepat kinerjanya supaya tidak menghambat kelancaran dan menambah waktu tunggu PK.
Dijelaskan Hendrik, seluruh masukan yang disampaikan Depalindo menjadi pertimbangan serius Menteri Perhubungan. Sebelumnya Depalindo memaparkan, bahwa keberadaan Belawan Internasional Container Terminal (BICT) belum layak sebagai pelabuhan bertaraf Internasional sebab belum dilengkapi dengan jalur merah sehingga pemeriksaan Bea Cukai tidak maksimal. Parahnya, pemeriksaan barang import tidak dilengkapi HI-Co Scan.
"Banyak asosiasi yang mengeluh kepada kami, untuk itu Depalindo berharap perlu adanya peningkatan kinerja BICT khususnya untuk pelayanan publik," kata Hendrik Sitompul yang sebelumnya telah melakukan kunjungan ke pelabuhan Belawan.
Pada pertemuan itu menurut Hendrik Sitompul yang juga anggota DPRD Medan (Fraksi Demokrat) mengatakan pertemuan tampak bermakna, karena juga dihadiri Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan sejumlah organisasi kepelabuhan serta pihak terkait lainnya. Inti pertemuan untuk mendapatkan masukan masalah kepelabuhan di Indonesia. Termasuk persoalan rentang waktu bongkar muat di Pelabuhan Belawan.[rgu]
KOMENTAR ANDA