Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengaku memahami maksud pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang berharap kelak anggota TNI memiliki hak politik selayaknya rakyat kebanyakan."Pertanyaannya adalah apa ada yang salah dari reformasi?" ucap Desmond ketika diwawancara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).
Desmond menegaskan, wacana yang dilontarkan Gatot bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Idealnya, TNI tidak berpihak dalam politik praktis, termasuk juga diharamkan berpihak pada kekuasaan.
"Kenapa? Pengalaman buruk tentara berpolitik, akhirnya melakukan pemihakan-pemihakan. Semangat reformasi menginginkan TNI tidak berpolitik dalam rangka tidak memihak dalam kekuasaan-kekuasaan," ujarnya.
Di sisi lain, Desmon menilai gagasan Gatot itu lahir dari keresahan Gatot atas situasi kekinian bangsa Indonesia. Mungkin saja Gatot menilai para elite politik Indonesia tidak memahami makna reformasi politik sebenarnya.
"Jadi bukan yang salah semangat reformasinya, tapi yang salah adalah kenapa TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan, baik kesejahteraan, tempat latihan, sistem, mutasi, dan lain-lain," kata Desmond.
Desmond menduga, pernyataan Panglima soal hak politik TNI mewakili keresahan institusi dan merepresentasikan keinginan TNI agar lebih diperhatikan oleh pemerintah. Desmond menegaskan ada kecemburuan TNI terhadap kepolisian yang terlalu dimanjakan pemerintah .
"Kenapa kesannya hari ini mereka ingin terlibat dalam politik? Karena ada kecemburuan. Apa yang terjadi hari ini adalah polisi yang menikmati banyak akses. Di zaman Orba kan TNI lebih banyak mendapat rente. Ujungnya pada nilai uang materi," ucap Desmond.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA