Rapat membahas permasalahan pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) antara warga dengan DPRD kota Binjai, dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD kota Binjai, jalan Veteran, kelurahan Tangsi, Binjai kota, jum'at (30/9).Walau berjalan sedikit alot, namun rapat berjalan dengan tertib dan aman. Para warga tetap mengatakan bahwa pembangunan tiang Sutet di daerah mereka, belum ada sosialisasi dari pihak PLN.
Bahkan, warga dan seluruh anggota rapat, sangat kecewa karena pihak PLN yang mereka harapkan dapat datang pada rapat tersebut, tidak datang dan tidak dapat memenuhi undangan yang telah dilayangkan oleh komisi A DPRD kota Binjai.
Turut hadir dalam rapat tersebut, M Syarief sitepu, sebagai pimpinan rapat, dan menjabat sebagai ketua komisi A DPRD kota Binjai beserta anggota, Indra kusuma yang mewakili BLH provinsi Sumut, Rusli mewakili BLH binjai, Janu Asmadi Lubis mewakili Pemko binjai, camat Binjai utara Sugiono, Junaidi yang menjabat wakil kordinator warga dalam permasalahan Sutet, tokoh masyarakat, serta puluhan warga yang tanah atau rumahnya akan dilalui aliran Sutet.
Indra kusuma, kabid penataan hukum, dalam hal ini mewakili BLH Sumut, merasa kecewa dengan tidak hadirnya pihak PLN pada rapat kali ini.
"Dalam hal ini untuk titik 08 dan 09 yang berada di kota Binjai, ada tahap pra kondisi dan pra konversi. Dalam hal Pengolahan persepsi, wajib melibatkan tokoh masyarakat dan dinas terkait di kabupaten kota, saya berharap ada keterangan dari pihak PLN, namun karena pihak PLN tidak datang, kita tidak bisa mengetahui keterangan dari mereka. Yang berurusan dengan kami adalah PLN, kami tidak mengenal provider lainnya," tegasnya.
"Tahapan pra konstruksi dan konstruksi adalah pemrakarsa, dalam hal ini adalah PLN," tambahnya.
Sementara itu, Junaidi, yang merupakan wakil kordinator warga untuk permasalahan Sutet di kota Binjai, meminta camat Binjai utara, agar bisa memediasi warga untuk bisa bertemu dengan walikota Binjai.
"Masyarakat sekarang ini merasa bingung, siapa yang berwenang menghentikan kegiatan ini, yang jelas jelas merugikan warga. Kalau memang rencana kelolaan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL), pelaksanaan persepsinya belum efektif, kenapa proyek ini berjalan terus, seharusnya dinas tarukim maupun BLH kota Binjai, harus peka terhadap hal ini," ungkap Junaidi.
Tidak sampai di situ aja, para warga yang hadir dalam rapat tersebut, masing masing ingin menyampaikan aspirasinya dalam rapat kali ini.
"Kami merasa bingung ketika material bangunan langsung masuk ke daerah kami, tidak assalamu'alaikum kepada warga, langsung masuk material. Lalu kami warga sekitar dianggap apa!!! Sedangkan pada tahun 2011, tanah saya seluas 2,5 rante mau dibeli PLN seharga 400 juta. Namun karena saya ingin hidup bermasyarakat, sehingga kami sepakat untuk rapat. Dan hasil rapat pada waktu itu yang dihadiri oleh camat dan lurah, kami sepakat untuk menolak pembangunan Sutet di tanah saya," ucap warga lingkungan l jati makmur yang bernama Ani Lubis, sembari menangis di hadapan para hadirin.
Ditempat yang sama, Janu Asmadi Lubis yang menjabat sebagai kakesbangpolinmas, dan dalam hal ini mewakili Pemko Binjai, juga turut kecewa dengan tidak hadirnya pihak PLN.
"kesbangpolinmas dalam hal ini disuruh menengahi, serta mendengarkan pandangan dari masyarakat. Pihak PLN memang kurang komunikasi dengan warga. Bangunlah komunikasi dengan masyarakat, karena masyarakat punya pemahaman tentang sutet. Hadirkan PLN agar bisa menjawab dampak sosial ekonomi masyarakat," bebernya.
"Hadirkan PLN, semua ini karena PLN kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Kita pun sangat kecewa dan kesal dengan PLN, masak membangun tower Sutet harus dikawal aparat keamanan," katanya.
Sementara itu, ketua komisi A DPRD kota Binjai Syarif sitepu, mengatakan bahwa selama ini DPRD sudah dua kali mengundang PLN, namun tidak pernah datang sama sekalipun.
"Kami minta, pihak PLN untuk proaktif membuka komunikasi. Tujuan kita adalah bagaimana PLN bisa memberi keterangan kepada kita. DPRD kota Binjai juga mendesak agar pihak PLN segera menyelesaikan kewajibannya," demikian M Syarif Sitepu.[rgu]
KOMENTAR ANDA