Enam anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendatangi gedung DPR Senayan untuk menemui pimpinan MKD DPR.Kedatangan mereka untuk meminta formula terkait buruknya kinerja anggota DPRD Sumut.
"Kami ke sini untuk menemui MKD DPR untuk mendapatkan masukan atau formula bagaimana meningkatkan kinerja anggota DPR terutama terkait kehadiran mereka dalam rapat komisi maupun sidang paripurna," kata Ketua MKD DPRD Sumut, Syamsul Bahri Batubara kepada wartawan, usai diterima anggota MKD, Maman Immanul Haq dan staf MKD, gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).
Dia didampingi anggota MKD Sumut lainnya yakni Ruben Tarigan, Parlinsyah Harahap, Baskami Ginting, Syarif Rawi, Iskandar Sakti batubara, Anhar A Monel dan Januari Siregar.
Menurut dia, sebenarnya persoalan rendahnya kinerja anggota DPRD tidak saja terjadi di DPRD Sumut, tapi juga mengidapi anggota dari semua DPRD baik tingkat kabupaten, kota sampai provinsi.
Rata-rata Syamsul Bahri mengatakan anggota DPRD sudah kurang bergairah menghadiri rapat kerja maupun sidang paripurna. Tingkat kehadiran anggota DPRD Sumut kurang dari 50 persen seperti diberitakan di media massa.
"Memang ada sanksi namun semua itu tergantung dari partai. Bukan sanksi dari MKD," ujarnya.
DPRD Sumut, misalnya kurang bergairah melaksanakan tugasnya dikarenakan kasus korupsi Bansos yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan menghantarnya ke hotel Prodedo. Kasus itu juga banyak menyeret sejumlah anggota DPRD Sumut.
"Awalnya kita berharap ada masukan atau fatwa dari MKD DPR yang bisa kita terapkan di MKD Sumut dan pada sehingga bisa meningkatkan kinerja teman-teman di DPRD Sumut," kata Syamsul.
Namun, MKD DPR sendiri belum punya formula untuk menyelesaikan persoalan itu.
"Informasi dari MKD DPR bahwa saat ini masih digarap UU untuk mengatur kinerja DPR dan DPRD," demikian Syamsul.[rgu/rmol]
.jpeg)
KOMENTAR ANDA