Demokrasi Akan Cacat Tanpa Partisipasi Politik Warga

Sistem demokrasi memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Salah satunya berpartisipasi dalam ajang pemilihan kepala pemerintahan baik di tingkat daerah (pilkada) maupun pusat (pemilu).

Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Sutriyono mengatakan, berpartisipasi dalam pilkada adalah salah satu bentuk cinta warga negara terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Indonesia sejak awak lahir dan berdiri sudah memilih jalur politik dan pemerintahan yaitu demokrasi. Karena itu, berpartisipasi dalam momentum politik seperti pilkada, adalah bentuk kecintaan warga negara terhadap Pancasila dan NKRI," ujar Sutriyono dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pati, Jawa Tengah, Minggu (25/9).

Empat Pilar MPR RI yaitu Pencasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Pancasila.  

Dalam kegiatan yang dihadiri lebih pengurus dan simpatisan PKS se-Kabupaten Pati tersebut, Sutriyono menuturkan, partai politik merupakan pilar demokrasi, sebagaimana media massa dan masyarakat sipil itu sendiri. Sehingga kehadiran partai politik, lanjut dia, berkonsekuensi pada keniscayaan pemilu atau pilkada dan lembaga lagislatif atau parlemen.

Oleh karena itu, anggota Komisi II DPR RI tersebut, mendorong peserta yang hadir untuk mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya dalam sistem politik Indonesia.

"Caranya, ikut memilih pasangan calon terbaik dalam pemilu atau pilkada, ikut memelihara dan membangun partai politik secara kritis dan konstruktif, serta peduli terhadap perkembangan pemerintahan dan negara," jelasnya.

"Tanpa peran aktif masyarakat sipil dalam turut memelihara pilar demokrasi, maka demokrasi itu sendiri akan cacat dan bisa mengarah kepada anarki," sambung Sutriyono.

Terkait dengan Pilkada Kabupaten Pati yang akan berlangsung pada Februari 2017 mendatang, Sutriyono mengajak untuk tetap optimis terhadap kemajuan yang akan dicapai wilayahnya melalui langkah awal pemilihan kepala daerah.

"Meskipun Pilkada Pati nanti hanya ada paslon tunggal, masyarakat harus tetap berpartisipasi datang ke TPS, agar kepala daerah terpilih nanti mempunyai legitimasi dan demokrasi berjalan baik," tukasnya. [hta/rmol]