Menjelang Hari Tani Nasional yang jatuh, 24 September mendatang, sejumlah organisasi mahasiswa menyerukan massa aksi menuntut pelaksanaan reforma agraria.Presidium GMNI melalui Komite Reforma Agraria, Desta Ardiyanto mengatakan seruan massa aksi ini dilakukan untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria di Indonesia dan mendorong Pemerintahan Jokowi-JK memasukan reforma agraria dalam kurikulum perkuliahan.
"Pemerintahan Jokowi-JK belum serius melakukan pelaksanaan reforma agraria sejati, karena agenda reforma agraria yang dilaksanakan sebatas redistribusi tanah dan sertifikasi tanah," kata Desta di Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut dia, reforma agraria sejati tidak sesimpel itu dan bukan hanya urusan bagi-bagi tanah dan sertifikasi. "Ini harus diluruskan sesuai dengan semangat UUPA Nonor 5 tahun 1960," terangnya.
Desta juga menyerukan seluruh elemen gerakan Petani, Buruh, PKL, Nelayan serta elemen gerakan mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus bersatu membangun kekuatan memperjuangkan dan menutut pemerintahan Jokowi-JK dalam pelaksanakan reforma agraria sejati.
Terlebih lagi, kata dia, reforma agraria merupakan salah satu janji Nawacita Jokowi-JK saat proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan dengan konsekuen.
Dijelaskannya, GMNI sebagai organisasi kemahasiswaan tetap setia memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas oleh sistem.
Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik menambahkan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai organisasi gerakan mahasiswa berwatak kerakyatan wajib mengawal proses reforma agraria yang berdasarkan cita-cita proklamasi 1945, Pancasila, UUD 45 serta UUPA 5/1960.
"Kita kawal pelaksanaan reforma agraria untuk kepentingan rakyat, GMNI akan turun ke jalan sebagai bentuk perjuangan secara kelembagaan, Presidium GMNI mengintruksikan seluruh Korda dan Cabang GMNI se-Indonesia turun ke jalan memperjuangkan nasib kaum marhaen, tagih janji Jokowi-JK terkait pelaksanaan reforma agraria sejati," terangnya.
Reforma agraria, kata dia, penting dilaksanakan karena menjadi kebutuhan mensejahterakan masyarakat yang bercorak agraris. Apalagi, banyaknya konflik agraria dikarenakan ketimpangan struktur kepemilikan lahan. "Maka reforma agraria sejati harus dilaksanakan sesuai amanat cita-cita rakyat Indonesia menuju keadilan sosial," pungkasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA