Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan anggaran yang mereka milik pada tahun anggaran 2015 dengan untuk pelayanan publik. Hal ini terlihat dari LPJ TA 2015 yang mereka sampaikan kepada DPRD Kota Medan.
Anggota Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan mengatakan, sepanjang TA 2015 lalu tidak terlihat program kerja Diskominfo yang langsung menyentuh masyarakat. Anggaran yang dipakai cenderung untuk belanja rutin, seperti barang dan jasa. Alhasil dari Rp 25 miliar yang mereka miliki, hanya Rp 16 miliar saja yang memiliki realisasi penggunaan dilapangan.
"Percuma diberikan Rp25 miliar pada tahun lalu, tapi apapun tidak ada terlihat kinerja Diskominfo. Saya melihat hanya mengurusi gedung dan belanja pegawai saja," katanya dalam rapat LPj Wali Kota Medan 2015 bersama jajaran Diskominfo Kota Medan, di gedung dewan, Jumat (16/9).
Anggaran yang hanya terpakai sekitar Rp16 miliar itu, sebut Maruli, kebanyakan tidak terealisasi dengan program yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dinas yang dipimpin oleh Darussalam Pohan tersebut. Ia mencontohkan, kurangnya promosi tentang Kota Medan bagi pendatang baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
"Diskominfo ini harusnya bekerja untuk masyarakat, bukan hanya untuk pejabat. Kalau kita ke luar daerah seperti Surabaya, di bandara sudah banyak informasi mengenai kota tersebut," katanya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, tupoksi Diskominfo belum secara menyeluruh menyentuh ke masyarakat. Artinya menurut dia, informasi yang dilakukan baru ditingkat Kota Medan dan belum meluas hingga ke luar daerah.
"Saya menyayangkan anggaran ada, tetapi tidak dilakukan. Kenapa mengefisienkan lagi sementara anggaran yang ada tidak terpakai?" tanya dia.
Ia menyebut seperti program kerjasama dengan mas media, terkhusus pada item program penyebarluasan informasi melalui mobil siaran informasi keliling. Di mana sudah tersedia alokasi sebesar Rp391 juta. Namun Nanda menilai program dimaksud belum sepenuhnya tampak di lapangan.
"Mobil siaran ini adanya di mana? Kita tak pernah melihat ada penyebaran informasi melalui mobil keliling ini. Bahkan spanduk-spanduk saja dalam satu even, sangat kurang sekali sosialisasinya," kata politisi Golkar itu.
Diketahui, adapun total anggaran Diskominfo pada TA 2015 sebesar Rp25.543.448.000. Dari alokasi tersebut, hanya Rp16.969.693.575 yang terpakai. Diantaranya untuk belanja pegawai Rp2.938.470.000, belanja barang dan jasa Rp15.100.590.000, serta belanja modal Rp3.491.260.000. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan program kerjasama informasi dengan mas media, menjadi yang terbesar dialokasikan. Bila dijumlah ada sekitar Rp15 miliar lebih dari kedua nomenklatur dimaksud.
"Dari anggaran yang ada, Diskominfo hanya mengurusi persoalan gedung dan urusan kantor saja, sehingga kita tidak melihat dan merasakan manfaat dari program ini," sebutnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA