post image
KOMENTAR
Keputusan Komisi II DPR melarang foto Presiden Jokowi disandingkan dengan calon kepala daerah dikritik Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono.

Agung menilai, larangan foto Jokowi disandingkan dengan calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2017 tidak berdasar dan memiliki alasan kuat.

"Saya dengar foto Jokowi tidak boleh dipajang, ini aneh. Apa alasannya. Toh tidak ada undang-undang dilanggar kan? Keputusan Komisi II DPR itu lebay. Kalau mau pakai (foto Jokowi) ya silakan saja jangan dilarang-larang," kata Agung di Jakarta, kemarin.

Mantan Menko Kesra ini menyebutkan, pada pilkada sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nyatanyabanyak calon kepala daerah memajang foto SBY.

"Yang saya ketahui sebelum masa kampanye, masa kampanye dan sesudah tidak ada larangan foto SBY dipakai peserta pemilu (calon). Bahkan pada pilkada lalu malah Partai Demokrat (PD )menampilkan gambar SBY dan ada juga saat Megawati Presiden juga menampilkan gambar Mega, itu juga tidak ada larangan. Anehnya kenapa sekarang kok dilarang," heran mantan Ketua DPR ini.

Politisi senior Partai Golkar ini mempertanyakan, apakah larangan pemasangan foto Jokowi itu setelah Partai Golkar, melalui Ketum Setya Novanto sudah mendekalarasikan Jokowi sebagai calon Presiden 2019 dan sudah meminta izin kepada Jokowi untuk memasang fotonya bersanding dengancalon kepala daerah.

"Terus terang saja Golkar tidak mengklaim Jokowi milik Golkar, sejak beliau jadi Presiden artinya Jokowi milik semua. Jadi kalau partai lain mau pakai foto Jokowi toh sah-sah saja, silakan. Selama ini kami berpandang Presiden adalah milik bangsa Indonesia dan Golkar menempatkan Jokowi pada tempat baik se­hingga meninggikan martabat Presiden. Toh itu bentuk kebanggaan Golkar, bukan melecehkan," jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Agung, Partai Golkar tidak pernah melarang partai manapun menggunakan foto Jokowi.

"Kecuali Golkar pasang, tapi yang lain dilarang itu salah. Malah saya bilang bila perlu seluruh peserta pilkada pasang foto Jokowi. Lalu, apa yang salah dengan itu. Toh selama ini kan tidak ada kata-kata destruk­tif. Golkar pasang foto Jokowi adalah tindak lanjut dukungan Golkar dan sekaligus mesosialisasikan Jokowi sebagai Capres Golkar," pungkasnya. [hta/rmol]


 

PHBS Sejak Dini, USU Berdayakan Siswa Bustan Tsamrotul Qolbis

Sebelumnya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN (KPPI) DALAM MENGATASI STUNTING DAN MODIFIKASI MAKANAN POMPOM BAKSO IKAN DAUN KELOR DI KELURAHAN BAGAN DELI

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa