Sekretaris Fraksi PPP DPRD Medan, Irsal Fikri menegaskan pihaknya akan menolak laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Medan.Hal itu terungkap pada rapat Laporan Pertanggungjawaban Walikota Medan terhadap APBD Kota Medan Tahun 2016 di ruang banggar DPRD Medan, Rabu (14/9).Irsal mengatakan laporan Dinas Pendidikan Medan tidak transparan. Hal ini juga terkait rincian penggunaan dana APBD untuk pembangunan kelas baru dan mobiler di dinas tersebut.
"Kita mau rincian dana untuk pembangunan kelas baru dan mobiler, semuanya draft anggaran pembangunan fisik dan nonfisik, tapi mereka tak punya. LPJ macam apa itu. Kita tegaskan Fraksi PPP akan menolak LPj ini," katanya.
Politisi yang duduk di Komisi B DPRD Medan ini juga menyinggung soal dana sertifikasi Tunjangan Profesi Guru yang rentan dimainkan oknum di Dinas Pendidikan. Sebab selama ini banyak guru yang melapor uang sertifikasi mereka ‘disunat’ oleh oknum Disdik Medan.
"Fakta baru yang kita temukan dalam rapat ini, dana sertifikasi itu tak langsung ke rekening guru tapi singgah di rekening bendahara Disdik. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak transparan, berarti apa yang disampaikan guru-guru selama ini benar adanya," ucapnya.
Kekesalan politisi PPP ini memuncak dalam rapat dengan meninggalkan ruang rapat. Irsal Fikri sempat emosi dan meninggalkan ruang rapat. Hal itu bermula saat ia bertanya apakah dana sertifikasi langsung ke rekening guru atau ke Disdik Medan. Namun pertanyaannya tersebut disela oleh anggota dewan lainnya sehingga ia menjadi kesal.
"Yang saya tanya Kadis, bukan dia. Emangnya dia siapa, gak boleh gitu dong," ketus Irsal.[rgu]
KOMENTAR ANDA