Pemko Medan Diminta Segera Revisi Perda No. 1 Tahun 2011 tentang BPHTB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah mengatakan revisi tersebut penting seiring telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2016.

"PP itu telah ditandatangani tanggal 8 Agustus 2016 dan ini berlaku satu bulan setelah ditandatangani. Artinya, tertanggal 9 September 2016 PP tersebut sudah berlaku," katanya Selasa (13/9).

Dalam PP tersebut, kata Bahrumsyah, dijelaskan BPHTB sebesar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi 2,5 persen. Sementara yang berlaku di Medan masih mengacu pda Perda no 1 tahun 2011 yakni BPHTB sebesar 5 persen.

Memang, sebut politisi dari Dapil V ini, dari satu sisi pemberlakuan PP tersebut akan berpangaruh terhadap pendapatan pajak daerah kedepan dari sektor itu. Namun disisi lain, katanya, investasi akan bertambah.

"Orang tidak akan lagi menitip uangnya di bank, tetapi akan menitipkannya melalui aset-aset yang dibelanjakannya. Makanya, Pemko Medan harus menyesuaikan dengan PP yang telah disahkan," ujarnya.

Bahrumsyah mencontohkan, DKI Jakarta telah berkomitmen melalui MoU dengan BPN akan menihilkan BPHTB terhadap pembelian tanah dibawah Rp2 miliar dan bangunan yang belum bersertifikat dikenakan biaya pembuatan sertifikat Rp300 ribu/sertifikat. Bahkan, Pemprov DKI telah menyiapkan pada APBD 2017 akan menggratiskan sertifikasi tanah dan bangunan yang NJOP-nya dibawah Rp2 miliar.

Menurut Bahrumsyah, tidak ada salahnya Pemko Medan kedepan melakukan hal yang sama dengan Pemprov DKI melakukan komitmen bersama BPN dengan memurahkan biaya pembuatan sertifikat.

"Bahkan, bila perlu nilai-nilai tertentu bisa digratiskan. Tujuannya adalah untuk pelaku ekonomi menengah kebawah yang selama ini kesulitan," sebutnya.

Karenanya, tambah Bahrumsyah, penyesuaian ini harus disegerakan, sehingga nilai investasi di Kota Medan semakin tinggi. "Jangan kalau naik saja, Perda itu cepat-cepat direvisi, seperti Perda Pajak Parkir. Tapi kalau turun diperlambat. Makanya, kita (FPAN, red) mendorong agar ini bisa disegerakan," ungkapnya.[rgu]