Kenaikan gaji DPRD yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi terus mendapat kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, kenaikan gaji DPRD tersebut dipandang kurang layak, menimbang minimnya prestasi DPRD dan perekonomian negara yang sedang lemah.Hal tersebut turut disampaikan oleh DPD Ketua Gerakan Muda (Gema) Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumut, Fajri Siregar saat diwawancarai oleh MedanBagus.com, Selasa (6/9).
"Saya pikir kita harus lebih akurat,efektif dan efisien menggunakan anggaran daerah yang semakin terbatas ini. Prestasi berbanding lurus dengan pendapatan itu adalah ideal, jangan sampai rakyat semakin susah namun gaji dewan naik terus," katanya.
Jika kenaikan DPRD tidak menimbang kondisi perekonomian negara dan prestasi anggota DPRD itu sendiri, Fajri khawatir masalah sosial dan ekonomi di Indonesia akan semakin tajam.
"Hal ini akan menyebabkan tingginya simpangan sosial ekonomi yang akan berakibat naiknya kejahatan, prostitusi dan penyakit sosial lainnya," ucapnya.
Fajri menekankan, seharunya kenaikan gaji anggota DPRD mesti berpatok pada prestasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
"Misalnya kenaikan gaji anggota dprd kota dianggap layak mengingat naiknya PAD daerah dan banyaknya prestasi yang telah dihasilkan dalam bentuk kebijakan yang disusun bersama pemerintah kota," jelasnya,
"Nah bisa saja kenaikan gaji ini di ganti dengan adanya tunjangan prestasi dewan yang parameternya harus dinilai dari banyak hal termasuk keaktifan anggota dprd," tambahnya.[sfj]
.jpg)
KOMENTAR ANDA