Komisi A DPRD Kota Medan merekomendasikan agar tempat kursus mengemudi Medan Safety Driving Center (MSDC) segera ditutup. Rekomendasi ini akan disampaikan setelah Komisi A menggelar sidak dan menemukan banyaknya "permainan" dalam penerbitan sertifikat layak mengemudi yang dikeluarkan oleh tempat kursus yang beralamat di Jalan Bilal tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Robby Barus mengatakan dari hasil sidak yang mereka lakukan, terlihat jelas pihak MSDC mengeluarkan sertifikat bagi warga yang menjadi peserta yang proses penilaiannya hanya didasarkan pada keputusan yang mereka buat. Padahal dari jadwal yang disebutkan, uang kursus dengan nilai nominal terkecil Rp 420 ribu yang dibayarkan peserta adalah untuk kursus selama 6 bulan.
"Faktanya banyak sertifikat yang dikeluarkan hanya dalam 2 hari kursus. Kursus apa itu selama 2 hari sudah mahir?," katanya, Senin (5/9).
Robby menjelaskan, sidak yang mereka lakukan ke MSDC tersebut disebabkan banyaknya keluhan masyarakat yang keberatan atas mahalnya biaya pengurusan SIM yang disebabkan para pemohon SIM harus mengantongi sertifikat mengemudi dari tempat kursus. Anehnya, menurut Robby, satu-satunya kursus mengemudi yang mendapat pengakuan di kepolisian adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh MSDC.
"Katanya karena mengantongi izin dari Korlantas, Mendikbud dan lain. Tapi kita lihat sajalah, apa yang mereka lakukan disini. Artinya ini harus dievaluasi total," ujarnya.
Robby menambahkan sebelum menggelar sidak, mereka juga sudah terlebih dahulu mengundang pihak Satlantas Polresta Medan dan pihak-pihak terkait dalam pembuatan SIM termasuk pihak MSDC untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun pihak MSDC tidak menghadiri. Dalam rapat tersebut menurutnya, pihak kepolisian mengaku sama sekali tidak mencampuri mengenai biaya kursus yang dikenakakan oleh pihak MSDC. Termasuk mengenai kelayakan pemegang sertifikasi mereka untuk dinyatakan lulus dalam membuat SIM.
"Dari pengakuan Kasat Lantas Polresta Medan, dia bilang kalau jujur hanya sedikit yang lulus, tapi karena toleran mengingat sudah besar uang yang dikeluarkan untuk kursus makanya diloloskan. Nah, kalau begitu untuk apa MSDC ini kalau tidak bisa menjamin yang lolos dari sini sudah layak mengemudi. Kita rekomendasikan saja agar ditutup, serahkan semua ujiannya ke Polisi," ketusnya.
Sebelumnya Kepala Cabang MSDC Thomson mengakui jika pihaknya tidak bisa menjamin 100 persen lulusannya dapat mengemudi dengan baik. Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan anggota dewan yang nampak kesal dengan banyaknya alibi yang disampaikannya mengenai prosedur penerbitan sertifikat layak mengemudi.
"Ya kalau 100 persen yang nggak juga, sama seperti UN apa bisa langsung dijamin dia lulus 100 persen," ujarnya yang membuat anggota dewan semakin berang.
Pernyataannya ini membuat anggota dewan Waginto kesal dan meminta agar MSDC ditutup.
"Kalau anda sendiri tidak mampu menjamin lulusan dari sini 100 persen layak, maka sertifikat ini tidak ada gunanya. Ini hanya kepentingan bisnis yang memberatkan warga,"demikian Waginto.[rgu]
KOMENTAR ANDA