Pembuatan SIM Mahal, Komisi A Sidak Tempat Kursus Mengemudi MSDC di Medan

Komisi A DPRD Kota Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat pelatihan mengemudi Medan Safety Driving Center (MSDC) di Jalan Bilal, Medan. Sidak ini dilakukan seiring banyaknya keluhan dari warga mengenai mahalnya biaya untuk pengurusan SIM akibat kewajiban bagi pemohon SIM untuk memiliki lisensi mengemudi dari tempat kursus mengemudi.

"Masyarakat Kota Medan sangat keberatan, karena untuk kursus juga biayanya sangat tinggi di Medan. Dan ini yang diakui hanya dari sini, makanya kita heran," kata Ketua Komisi A DPRD Medan, Robby Barus, Senin (5/9).

Robby Barus memimpin langsung sidak dengan dihadiri anggota dewan lainnya seperti Asmui Lubis, Waginto, Robby Barus, Mulia Asri Rambe, Andi Lumbangaol, Umi Kalsum dan Hamida.

Dalam sidak tersebut, mereka mempertanyakan prosedur keluarnya sertifikat layak mengemudi untuk berbagai jenis kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak MSDC termasuk jaminan kemampuan orang yang memilikinya untuk memahami keselamatan berkendara. Sayangnya, hal tersebu tidakm mampu dijawab oleh kepala cabang MSDC.

Hal ini membuat para anggota dewan berang, apalagi mereka mendapatkan pengakuan biaya yang harus dikeluarkan di tempat tersebut bervariasi milai dari Rp 420 ribu hingga Rp 520 ribu untuk dinyatakan layak dan mendapatkan sertifikat.

"Parahnya ada yang bapak sebutkan dalam 2 hari bisa mendapatkan sertifikat, bagaimana dalam 2 hari sudah bisa kompeten mengemudi?," ujarnya.

Pantauan dilokasi, sidak ini membuat pihak MSDC kelabakan. Bahkan kepala cabang MSDC Tomson, yang mewakili perusahaan tersebut terus berkelit bahwa mereka tidak memiliki huhungan dengan pembuatan SIM di Kepolisian.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pembuatan SIM pak. Disini hanya untuk mendidik mereka belajat mengemudi," ujarnya.

Faktanya menurut anggota dewan, sertifikat dari MSDC akan langsung diterima di Satlantas Polresta Medan untuk pembuatan SIM

"Ini praktik akal-akalan untuk memeras warga," kecam anggota dewan Andi Lumbangaol.

Sidak ini dilakukan setelah sebelumnya anggota dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satlantas Polresta Medan. Dalam RDP tersebut pihak MSDC tidak hadir meskipun diundang.[rgu]