PTPN Kalah Saing Dengan Swasta, Kerugian Meningkat Tiap Tahun

Gabungan perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan saat ini tengah berjuang keluar dari krisis keuangan. Holding yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga PTPN XIV ini memiliki utang hingga Rp 33,24 triliun. Utang ini merupakan utang gabungan dari 13 PTPN di bawah PTPN III selaku induk holding.

Selain utang, PTPN III juga harus menanggung kerugian hingga 823,43 miliar pada semester I-2016. Angka ini melompat dari rugi Tahun 2015 yang mencapai Rp 613,27 miliar. Direktur Utama PTPN III Hold­ing Elia Massa Manik menyebut, beberapa PTPN akan terus men­galami kerugian dan jika tidak segera dilakukan penanganan maka berpotensi terjadi default di beberapa PTPN.

"Kinerja produksi di beber­apa PTPN saat ini masih ka­lah dibandingkan perkebunan swasta. Produk utama dari hold­ing BUMN kebun di antaranya karet, teh, kelapa sawit, dan gula. Kinerja produksi sawit dan gula mengalami peningkatan sepanjang 2015 bila dibanding­kan Tahun 2013 dan 2014, seba­liknya kinerja produksi teh dan karet justru turun," kata Elia di Jakarta.

Ia merinci, produksi kelapa sawit (minyak sawit dan inti sawit), karet, gula, dan teh pada Tahun 2015 berturut-turut sebe­sar 3,4 juta ton, 184.380 ton, 1,1 juta ton dan 45.000 ton. Namun kinerja produksi tersebut masih kalah dibandingkan perkebu­nan swasta. Dari catatan Elia, produktivitas kelapa sawit PTPN Tahun 2015 rata-rata hanya 18,20 ton TBS (Tandan Buah Segar) per hektare (TBS/ha), sementara perkebunan swasta 24-25 ton TBS/ha.

Selain masalah produktivitas, harga jual atau Harga Pokok Penjualan rata-rata PTPN juga masih lebih tinggi atau 35 persen dibandingkan dengan kompeti­tor. Elia menambahkan, holding BUMN kebun ini memiliki lahan 1,18 juta hektare yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari jutaan hektare lahan itu, sebanyak 68 persen berstatus sudah bersertifikat, 20 persen sertifikat berakhir/dalam proses perpanjangan, dan 12 persen belum bersertifikat.

"Sementara untuk total aset yang dimiliki PTPN mengalami kenaikan dari kurun 2013 sam­pai 2015, dengan total aset Rp 109,72 triliun," sebutnya.

Manfaatkan Aset Untuk Tutup Kerugian

Ketua Komisi IV DPR Bi­dang Perkebunan Edhy Prabowo mengatakan, semua pihak harus melihat dengan jernih penyebab kerugian yang mengakibatkan menumpuknya utang hingga Rp 33 triliun di holding BUMN perkebunan tersebut. Jangan sampai nantinya predikat rugi dan utang justru jadi alasan untuk meminta modal dari negara.

"Harus dilihat akar permasala­hannya, penyebab ruginya apa, utangnya dari mana, jangan sam­pai karena banyak utang dan rugi terus mereka jual aset negara atau menutup perusahaan," kata Edhy kepada Rakyat Merdeka.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta agar direksi PTPN berani membongkar praktik ma­fia yang disinyalir terjadi dalam operasional perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. "Kalau memang ada mafianya harus dibong­kar. Selain itu, PTPN III seba­gai induk holding juga jangan mengeluarkan kebijakan yang blunder, seperti pemangkasan direksi beberapa waktu lalu. Ini BUMN padat karya yang membutuhkan pengawasan yang ketat, kalau direksi dipangkas lalu banyak kebocoran anggaran akibat lemahnya pengawasan, kan justru rugi makin besar," tegasnya.

Pengamat BUMN Arief Poyuono menambahkan, keru­gian PTPN holding juga bisa disebabkan karena memang saat ini harga komoditi produk produk perkebunan sedang jatuh, ditambah lagi pemerintah justru menggunakan pungutan pajak ekspor untuk produk ko­moditi perkebunan. "Walaupun secara buku holding PTPN itu memang rugi, bagusnya mereka tidak pernah minta PMN sama pemerintah. Kalau hanya utang Rp 33 triliun, jauh dari asetnya yang ribuan triliun, artinya masih aman," kata Arief kepada Rakyat Merdeka.

Dilanjutkannya, melihat aset yang sangat besar seperti luas lahan, seharusnya holding PTPN bisa bangkit. Tinggal bagaimana cara direksi ngurus perusahaan dan mencarikan pendanaan dari pasar modal.

"Kalau holding PTPN mau bangkit dari keterpurukan, mer­eka juga harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan Serikat Serikat Pekerja yang ada di PTPN. Jika tidak jangan harap direksi holding PTPN bisa membangkitkan PTPN dari ket­erpurukan dan melunasi hutang nya," tuntasnya.