Pemerintah berencana melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui pemberian sertifikasi tanah. Namun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengingatkan pemerintah Jokowi-JK tidak masuk jebakan reformasi agraria palsu."Pemerintah jangan salah kaprah menjalankan Reforma Agraria. Karena Reforma Agraria yang akan dilakukan pemerintah arahnya adalah sertifikasi," kata Komite Agraria Presidium GMNI, Desta Ardiyanto di Jakarta, Kamis (25/8).
Menurut Desta, sertifikasi di awal program Reforma Agraria dicurigai hanya sebagai upaya membentuk pasar tanah dan membuat tanah menjadi komoditas dagang. "Jangan sampai ini memperparah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, karena realitasnya saat ini banyak petani tak miliki tanah," terangnya.
Karena itu, lanjut Desta, jangan sampai sasaran Reforma Agraria hanya menyasar petani yang memiliki tanah lalu disertifikatkan. "Reforma Agraria sejati tidak sesederhana itu," imbuhnya.
Reforma Agraria, kata Desta, bukan hanya bicara persoalan sertifikasi tanah.Karena, sertifikasi tanah adalah program akhir melaksanakan Reforma Agraria bukan awal.
"Reforma Agraria yang sejati atau genuine bukanlah sekedar bagi-bagi tanah. Reforma Agraria sejati merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yang salah satunya tanah. Ini yang harus di pahami agar tidak keliru melaksanakan Reforma Agraria," imbaunya.
Ditambahkannya, kaum petani dan rakyat yang mendamba pemimpin yang berani melaksanakan Reforma Agraria akan mengawal jalannya Reforma Agraria agar tidak salah arah. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA