MBC. Komite I DPD RI mengaku prihatin melihat realitas banyaknya anggaran di daerah yang berada di bank. Realitas itu bertolak belakang dengan kondisi negara yang tengah mengalami defisit anggaran.
"Kita prihatin melihat kenyataan ini. Di satu sisi negara mengalami defisit anggaran namun banyak anggaran di daerah yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur tapi malah masih diparkir di bank," kata Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (24/8).
Menurut dia, sebenarnya banyak persoalan dalam pengelolaan anggaran di daerah. Namun, pemerintah daerah lebih suka memarkirkan” dana di Bank ketimbang digunakan untuk membangun daerah.
Muqowam menilai, daerah perlu upaya lebih cerdas dalam mengelola anggaran untuk memajukan daerahnya. Sebab pada kenyataan banyak daerah yang nyata-nyata mengendapkan uang di bank sampai sebesar Rp 214 triliun.
"Padahal negara lagi kurang uang," ujarnya.
Melalui audiensi dengan PKKN ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran terkait dengan dana desa untuk percepatan pembangunan di daerah.
"DPD meminta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang revolusioner dalam meningkatkan kebijakan ekonomi di daerah. Karena sampai saat ini dana desa juga belum ada geliatnya," demikian Muqowam. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA