Musda Partai Golkar Sumut Diprediksi Akan Meghasilkan Keputusan Pragmatis

Seorang pengamat yang juga akademisi politik, Shohibul Anshor Siregar turut memprediksi keputusan yang dihasilkan  Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara 2016 yang diselenggarakan di Santika Dyandra Convention Hall, Medan, Senin (22/8).

Saat dihubungi MedanBagus.com melalui pesan elektronik, ia menyampaikan bahwa Musda DPD Golkar Sumut 2016 diprediksi akan tetap dipengaruhi oleh konflik ARB-Agung Laksono yang tersisa.

"Musda ini selain tetap masih akan dipengaruhi oleh sisa-sisa konflik dua kubu (ARB-Agung), tentu akan menitik-beratkan jaminan terpeliharanya format partisipasi Golkar dalam pemerintahan (yang baru dideklarasikan) sebagai tolok-ukur utama. Juga arah dan langkah-langkah controversial yang relative mengancam popularitasnya seperti merapat ke Ahok," katanya.

Selanjutnya ia juga memprediksi bahwa Musda tersebut berpotensi menghasilkan keputusan yang mengacu pada agenda politik daerah.

"Kemudian, pertimbangan potensi (kapasitas dan kapabilitas) dalam memimpinkan perjalanan Golkar di daerah, ke depan, dengan agenda pragmatis terdekat menurut penjadwalan event politik, yakni Pilkada serentak dan pemilu 2019, pasti dipentingkan," jelasnya.

Shohibul Anshor menilai bahwa dalam Musda DPD Partai Golkar Sumut 2016, Setya Novanto akan terus mengawal hasil keputusan Musda agar sesuai dengan agenda dan janji politik yang telah direncanakannya.

"Setya Novanto sudah menjanjikan dukungan terhadap Jokowi untuk pilpres 2019. Juga kemenangan sebesar 60 % pertarungan pilkada se-Indonesia. Di balik itu semua tersirat ancamannya bagi semua partai, termasuk Jokowi sebagai orang yang didukung untuk pencapresan 2019, dan terlebih partai peroleh mayoritas suara 2014 (PDIP) dan berambisi menahan laju Gerindra yang menguat," ujarnya.

Namun secara umum, Musda kali ini menurut Shohibul Anshor tidak akan menafikan pertimbangan merebut kursi kepala daerah mendatang.

"Golkar pasti bertekad meraih kursi mayoritas pada pemilu 2019, dan jika mungkin melebihi ambang batas presidential threshold, serta langkah untuk itu antara lain kesiapan merebut mayoritas jabatan kepala daerah. Pertimbangan-pertimbangan itu akan mengalahkan pertimbangan apa pun untuk penentuan jabatan Ketua DPD Golkar Tingkat I Sumatera Utara," tandasnya.[sfj]