Tinjau Pembangunan PLTG 25 MW Idanoi, Jokowi Janjikan Warga Nias Bebas dari Byarpet

Dalam kunjungannya ke Nias, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo juga turut meninjau pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTG) di sana, Jumat (19/8).

Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkumham Yasonna Laoly, Senator Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI, Maruarar Sirait, Marinus Gea, dan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Direktur Utama PLN Sofyan Basir beserta jajarannya, yaitu Ir. Jurlian Sitanggang, MM, Manajer PLN UIP II.

Selain melakukan kunjungan ke Mobil Power Plan (MPP) Nias 1x25 MW, Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan SUTT 70 kV, sepanjang 110 Km dari Idanoi ke Teluk Dalam.

Menurut Sofyan Basir, pembangunan SUTT 70 kV nantinya akan mendukung tambahan daya 25 MW yang terealisasi pada akhir 2017.

"Nantinya saluran tegangan tinggi ini akan terdiri dari 393 tower, dimana saat ini tanah yang telah dibebaskan sebanyak 172 tower," ujar Sofyan Basir di sela-sela kegiatan.

Saat menyampaikan pidatonya di Pendopo Bupati Nias, Presiden Jokowi berjanji tenaga listrik 1x25 MW akan segera dapat dinikmati warga Nias.

"Saat ini progres keseluruhan untuk MPP Nias 1x25 MW telah mencapai 59% dan akan beroperasi pada Oktober 2016," ujar Jokowi.

"Dan pada akhir 2017, insyaallah akan ada tambahan lagi sebanyak 25 MW," sambung Jokowi.

Saat ini, sistem kelistrikan Nias ditopang dari pembangkit Diesel di Gunung Sitoli dan Teluk Dalam dengan total daya mampu sebesar 33,15 MW, sementara itu untuk beban puncak di sistem Nias saat ini mencapai 24,02 MW.

Di samping itu, terkait pembangunan Gardu Induk Teluk Dalam dan pembangunan SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam, beredar informasi bahwa permasalahan utama saat ini adalah masalah pembebasan lahan, disebabkan oleh kurang tanggapnya Bupati Nias Selatan.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Faisal, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari tudingan serius tersebut.

"Apabila benar, maka kami akan melakukan pemanggilan kepada Bupati tersebut. Apa alasannya, listrik ini kan untuk kepentingan masyarakat," demikian Faisal.[sfj]