Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain menyesalkan rendahnya realisasi serapan anggaran di Kota Medan. Hingga triwulan III realisasi serapan anggaran masih 20,3 persen atau sekitar Rp 609 miliar dari yang ditarget sebesar Rp 3,1 triliun."Sangat miris melihat kondisi itu, jangan-jangan yang hanya terealisasi 20,3% merupakan anggaran non fisik pula,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain, Rabu (17/8).
Sebelumnya saat rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan APBD Kota Medan 2016 di jajaran Pemerintah Kota Medan baru-baru ini, Walikota Dzulmi Eldin menyampaikan realisasi anggaran belanja langsung hingga Juli 2016 baru teralisasi sebesar Rp609 miliar atau sebesar 20,3% dari yang ditargetkan Rp3,1 triliun.
Kondisi itu kata Herri diyakini sangat mengecewakan masyarakat sebab lebih 70 persen dana pembangunan tidak tersalurkan, sedangkan kondisi infrastruktur di Kota Medan juga masih terbilang buruk.
"Kalau dana pembangunan lebih banyak yang tidak tersalurkan, apa jadinya kota ini," ujarnya.
Herri tidak menampik, jika sejumlah kasus korupsi yang melanda Sumatera Utara sedikit agak mempengaruhi proses pembangunan Kota Medan, dimana sejumlah pihak menjadi ragu untuk mengambil kebijakan terkait anggaran. Namun hal tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menggunakan anggaran untuk pembangunan di Kota Medan
"Sepanjang penggunaan anggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kenapa takut. Saya pikir on the track saja," ucapnya.
Senada dengan itu, Bendahara Fraksi Demokrat, Hendrik Sitompul juga mengaku sangat mengkhawatirkan realisasi anggaran belanja langsung yang hanya sebesar 20,3% didominasi oleh kegiatan-kegiatan non fisik.
"Kita khawatir SKPD lebih senang menggunakan anggaran non fisik ketimbang fisik," katanya.
Anggota Komisi B ini juga mempertanyakan perihal minimnya realisasi anggaran belanja langsung itu.
"Saya kira tidak ada alasan takut, kan sudah disumpah jabatan. Intinya, pahit manisnya harus dijalani," sebutnya.
Diketahui, APBD Kota Medan 2016 sebesar Rp5,38 triliun lebih. Dari angka itu, tercatat sebesar Rp3,17 triliun lebih atau 58,98 persen dialokasikan untuk biaya langsung, dimana Rp1,47 triliun lebih atau 46,82 persen dialokasikan untuk infrastruktur fisik dan tata ruang serta Rp1,46 triliun lebih atau 46,54 persen dialokasikan untuk belanja sosial budaya, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA