Menteri Susi, Program Pro Nelayannya Tolong Diterusin

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti diminta segera mewujudkan program-program pro nelayan dan menjamin kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

Sepak terjang Susi yang di­anggap membuat gerah para maling ikan negara asing, karena menangkap dan menenggelam­kan kapal para pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, cukup fenomenal.

Selain itu, belakangan perseteruan yang mencuat terkait pen­gelolaan Blok Natuna pun, sem­pat membuat Susi mengancam mengundurkan dari kabinet, jika dia diperlakukan tidak adil dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, Susi harusmembuktikan berjalannya pro­gram-program kelautan dan perikanan yang telah dirintis dan dijalankannya. Dengan mengedepankan kedaulatan Indonesia, sektor kelautan dan nelayan harus tetap menjadi prioritasnya.

Sejauh ini, ujarnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mempercayakan pengelo­laan sektor kelautan dan perika­nan negara ini kepada Susi.

"Sejauh ini, semua program yang dirancang dan yang sedang dijalankan, masih dalam alur Nawacitanya presiden. Susi juga masih terus melakukan revolusi mental di sektor kelautan dan perikanan," papar Siswaryudi.

Selain menguasai persoalan kebijakan kelautan dan perika­nan hingga ke soal-soal teknis, Susi juga dianggap sebagai salah satu menteri yang berani melawan kepentingan asing, yang hendak merangsek ke sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Jadi, lanjutnya, secara teknis pun Susi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program nelayan yang sedang dirancang dan maupun yang sedang ber­jalan. "Misalnya, program pen­gadaan listrik yang terjangkau bagi pulau-pulau dan nelayan kecil di seluruh Indonesia. Itu harus tetap dilakukan," papar Siswaryudi.

Bahkan, investasi di sektor kelautan dan perikanan yang sedang dirancang Susi harus ber­wujud nyata dan berdaya guna langsung bagi nelayan.

Misalnya, kata dia, Susi bisa segera melakukan akselerasi dan serius mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta perwujudan peneran­gan listrik 35 ribu Megawatt. Apalagi, anak-anak bangsa kini dinilai sudah mampu mencip­takan Mini Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. Terminal ini pun sudah bisa dioperasikan di pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, terutama di basis-basis nelayan kecil.

Siswaryudi menyatakan, ne­layan kecil dan masyarakat Indonesia yang menghuni dan beraktivitas di pulau-pulau kecil dan terpencil, sudah bisa segera diterangi listrik.

Dengan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan listrik penduduk nelayan di pulau-pulau, akan memperkuat posisi dan daya tahan Indonesia, un­tuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, sekaligus menghadapi persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang sedang ber­langsung.

Biaya mewujudkan ketersediaan listrik ini pun, lanjutnya, tidak mahal. Sebab dengan ukuran kapal-kapal terapung untuk listrik yang terjangkau, mobilitasnya juga baik untuk menjangkau pulau-pulau.

Menurut Heru, pemerintah bisa mewujudkannya dengan meminta PLN, bekerja sama dengan penduduk nelayan, dan pihak-pihak yang sudah memi­liki potensi.

"Listrik sekarang sangat ter­jangkau. Hanya sekitar Rp 63 per watt. Jepang saja mau mem­bantu Indonesia cuma-cuma, agar listrik bagi nelayan di pu­lau-pulau terpencil terpenuhi," ujarnya.[sfj/rmol]