Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa yakin, Presiden Joko Widodo tak nyaman diusung Partai Golkar sebagai calon presiden di Pemilu 2019. "Saya yakin tidak akan nyaman," duga Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga (Pora) Sukur Nababan kepada wartawan, kemarin.
Alasannya, ujar dia, enam tahun silam tidak ada yang kenal dengan Jokowi. Kemudian, PDIP mengusungnya sebagai Walikota Solo dan diterima masyarakat dan jadilah orang nomor 1 di Solo.
Setelah itu, masih menurut Syukur, diusung kembali oleh PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Awalnya rakyat tidak yakin, setelah roda partai moncong putih bergerak, jadilah dia seorang gubernur di ibu kota dan dilanjutkan di pilpres sebagai presiden dia (Jokowi, red) jadi juga," tutur Syukur.
Dia menegaskan, artinya bukan PDIP mendompleng Jokowi, tetapi yang membesarkan Jokowi adalah PDIP. PDIP menciptakan banyak kader yang berhasil.
"Kader yang diciptakan oleh PDIP seperti Pak Jokowi, Bu Risma dan Pak Ganjar. Kami memiliki struktur partai hingga ranting, kami selalu menciptakan pemimpin. Jadi manuver Partai Golkar dagangi Jokowi takan menggerus suara PDIP," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Nasdem juga siap mendukung Jokowi sebagai capres. "Insya allah, kalau kinerjanya baik bagus, kepercayaan masyarakat tetap, kenapa tidak (mendukung Jokowi)," tegas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di sela-sela perayaan ulang tahunnya yang ke 65 di Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.
Menurut Paloh, Partai Nasdem sudah dari awal mendukung Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia, karena itu tidak perlu lagi diperdebatkan mengenai dukungan partainya.
"Sejak awal kita dukung hingga sampai saat ini belum terputus implemantainya. kita bukan simbolik, simbolik tidak dibutuhkan lagi sama Nasdem," ujarnya.
Kendati siap mendukung Jokowi, lanjut dia, Partai Nasdem belum mau melegalkan secara terburu-buru. Apalagi, pemilu 2019 masih menyisahkan tiga tahun lagi. "2019 masih panjang, formalnya nanti," katanya.
Terkait sikap Partai Golkar yang akan mendukung Jokowi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) bulan ini, Paloh tak mempermasalahkannya. Bagi dia, keputusan yang diambil Partai Golkar merupakan urusan rumah tangga partai lain. "Itu hak politik Partai Golkar, Nasdem menghargai itu," tuturnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA