Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut) secara resmi telah mengeluarkan hasil analisanya terhadap konflik berbau SARA yang terjadi di Tanjung Balai pada Jumat (29/7) lalu. Menurut PW Muhammadiyah Sumut, konflik di Tanjung Balai tidak terjadi secara spontan. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah abainya aparat negara.
"Negara tidak hadir, fungsi negara harusnya mencerdaskan. Nyatanya terjadi pembodohan. Tanjung balai menjadi pintu masuk berbagai produk ielgal dari luar negeri termasuk penyelundupan narkoba. Kriminalitas menjadi tinggi, yang akhirnya menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dalam," kata Abdul Hakim Siagian, Ketua PW Muhammadiyah Sumut saat menggelar siaran pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Medan, Senin (1/8).
Dengan abainya negara dalam kondisi keterpurukan Tanjung Balai, maka konflik sosial akan terjadi.
"Pasti tinggal menunggu pemicu dan pematik, lalu terjadi konflik. Itu yang terjadi di Tanjung Balai," ujarnya.
Untuk menangani permasalahan yang terjadi secara sistematis di Tanjung Balai maupun daerah lain yang rawan konflik di Sumatera Utara, negara mesti memberikan perhatian yang besar dan turun langsung menangani masalah hingga ke akarnya.
"Jangan pandang Tanjung balai seperti di ujung kuku. Selesaikan akar masalahnya. Fungsi negara bukan penjaga malam atau pemadam kebakaran," tandasnya.[sfj]
KOMENTAR ANDA