Kasus konflik berlatar suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara) terjadi lagi di Indonesia, tepatnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara melibatkan kelompok Melayu muslim dengan Cina Budha.
Agar rakyat Indonesia tidak terperangkap dalam konflik berbau Sara, politisi PKS yang juga mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik menawarkan dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Pertama pemerintah harus menegakkan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab atas kasus tersebut," katanya di Jakarta, Minggu (31/7).
Setelah itu menurut anggota Komisi IV DPR ini pemerintah harus melaksanakan langkah pencegahan agar konflik SARA tidak meluas ke daerah lain. Kepada pemerintah, Mahfudz mewanti-wanri agar tidak menganggap sepele konflik SARA yang meletus di Tanjung Balai. Pasalnya, dari konflik itu justru berpotensi menjadi ledakan konflik yang lebih luas dan berskala besar.
"Konflik di Tanjung Balai bisa menjadi pintu masuk kekacauan politik dan ekonomi baru di Indonesia," katanya mengingatkan.
Mengapa demikian, menurut Mahfudz, konflik Sara sedang menjadi tren dunia. Kekacauan politik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat telah memunculkan kekuatan teror baru yang menakutkan yaitu Negara Islam (ISIS). Buah dari rangkaian aksi teror yang terus berlanjut adalah menguatnya sentimen negatif terhadap Islam dan ummat Islam.
"Ini tercermin dari sikap politik kelompok ultra-nasionalis di bbrp negara Eropa, sikap politik capres Amerika, Donald Trump, dan meningkatnya tekanan terhadap kelompok muslim di India dan Tiongkok misalnya," ujar Mahfudz.
Dia menambahkan, ada kondisi global yang tercipta untuk meosisikan Islam dan umat Islam sebagai musuh bersama. Dan pada saat yang sama ISIS dan unsur-unsur pendukungnya terus melakukan serangan terhadap siapapun yang dianggap lawan.
Kemudian juga menguatnya posisi dan peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan. Keberhasilan partai politik ultra-nasionalis (sayap kanan jauh) menguasai pemerintahan dan mengubah kebijakan pemerintahan di sejumlah negara eropa menjadi bukti nyata. Contohnya di Polandia, Italia dan juga kemenangan Brexit di Inggris. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA