Keputusan Presiden Jokowi mengganti Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Luhut Binsar Pandjaitan disesalkan kalangan aktivis lingkungan dan nelayan. Terutama, menyangkut nasib proyek reklamasi Pulau G yang sudah diputuskan berhenti permanen operasinya oleh Komite Gabungan.
Tigor Hutapea dari LBH Jakarta mengaku khawatir pergantian ini membuat proyek reklamasi Teluk Jakarta akan berlanjut. Apalagi Luhut sudah memberi sinyal akan mereview ulang kebijakan menghentikan permanen Pulau G.
"Luhut bisa saja mengubah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Gabungan yang selama ini bekerja," kata Tigor yang juga tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.
Hasil evaluasi Komite Gabungan ini juga diperkuat putusan PTUN yang menyatakan bahwa Pulau G harus dihentikan karena merugikan nelayan dan tidak memiliki dampak terhadap kepentingan publik.
"Jika Luhut melanjutkan reklamasi, teman-teman nelayan siap mendatangi kantor Luhut, menyampaikan bahwa Luhut tidak mementingkan kepentingan nelayan dan rakyat kecil. Kami juga akan mengadvokasi dengan cara lain agar reklamasi ini tetap tidak dilakukan," kata Tigor di LBH Jakarta, Jumat (29/7).
Menurutnya, proyek reklamasi teluk Jakarta memang harus dihentikan karena terindikasi korupsi. Sehingga jika dilanjutkan berarti Luhut mendukung korupsi yang terjadi di proyek tersebut.
Sementara, Martin Hadiniwisata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menambahkan, pergantian menko Maritim jangan malah memperlemah penuntasan dugaan korupsi proyek reklamasi yang melibatkan pengembang dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
"Reshuffle ini adalah upaya intervensi menghentikan proses-proses yang dilakukan Rizal Ramli. Reshuffle ini adalah upaya memuluskan proyek reklamasi," kritiknya.[sfj/rmol]
.jpeg)
KOMENTAR ANDA