Banyak pihak, terutama para politisi yang kaget dengan langkah Presiden Jokowi menjadikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat mengumumkan reshuffle kabinet Jilid II baru-baru ini. Tak terkecuali, politisi PAN Drajat Wibowo."Sejujurnya saya kaget kalau Sri Mulyani masuk dalam kabinet kerja. Memang ada rumor dia bakal dijadikan menteri. Tapi saya pikir apa iya Jokowi menariknya ke dalam kabinet. Tapi ternyata benar juga," kata Pengamat Ekonomi dan juga politisi PAN, Drajad Wibowo dalam Dialektika Demokrasi dengan tema Arah politik dan ekonomi Jokowi Pasca Reshuffle, di media center DPR, Kamis (28/7).
Dalam diskusi itu, hadir juga politisi perempuan PDI Perjuangan Eva Sundari, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro dan politisi perempuan dari Nasdem Irma Chaniago sebagai pembicara.
Menurut Drajad, Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia sesungguhnya sudah tahu jejak rekam Sri Mulyani. Bahkan sejak pulang ke Indonesia tahun 1999, Drajad mengatakan kalau pihaknya sangat menentang Konsensus Washington (KW) atau pendekatan neoliberalisme yang diusung Sri Mulyani. Tak hanya Sri Mulyani, tegas Drajad, siapapun menteri yang mengusung KW akan ditentangnya.
"Tak hanya Sri Mulyani, Laksamana Sukardi pun saya hajar," katanya.
Drajad menegaskan, karena Presiden Jokowi sudah memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, maka sudah menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk mengawasi secara ketat sepak terjang Sri Mulyani. Jangan sampai KW diterapkan saat menjadi Menteri Keuangan.
Menurut Drajad, KW efeknya sangat besar sekali. Salah satunya kata dia adalah meningkatkan ketimpangan dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.
"Ketimpangan akan naik dan angka pengangguran stagnan dan cenderung naik. Bahkan aset negara bisa dikuasai asing. Begitu juga perekonomian. Sedangkan efek KW lainnya sektor ril cenderung bergerak lambat," ujarnya.
Tak itu saja, efek mengerikan dari KW, dia menambahkan, setelah pekerja, UMKM dan petani menjadi korban, efek berikutnya negara akan bergantung kepada utang luar negeri dan sumber-sumber dana dari luar negeri. Akibatnya negara terlilit utang dan pada akhirnya tergadai.
"Jadi kita lihat saja siapa yang mengendalikan siapa. Sebab Sri Mulyani sangat menguasai persoalan ekonomi. Sedangkan Presiden Jokowi tidak paham," ujar Drajad.
Oleh karena itu dia menyarankan agar Sri Mulyani tidak kemana-mana, tak hanya PDI Perjuangan saja yang ekstra ketat mengawasi kinerja Sri Mulyani, Presiden Jokowi pun harus keras menerapkan kebijakan politik kepada pembantunya tersebut.[sfj/rmol]
KOMENTAR ANDA