Satu kursi menteri yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Partai Golkar, yaitu Menteri Perindustrian, termasuk ganjil.Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin. Menurut Said, walaupun terbilang sebagai pendukung baru permerintah, fakta politik menunjukan Partai Golkar saat ini adalah pemilik kursi nomor dua terbanyak di DPR setelah PDI Perjuangan.
"Dengan kekuatannya di Parlemen itu, maka satu kursi Menteri Perindustrian untuk Airlangga Hartarto terasa kurang sebanding. Apalagi Golkar sudah mengagendakan untuk mengusung Pak Jokowi sebagai Capres 2019-2024," kata Said beberapa saat lalu (Kamis, 28/7).
Menurut Said, Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tentu tidak tepat untuk dimasukan sebagai unsur yang 'dikompromikan' dalam kerjasama politik antara Golkar dengan Jokowi sekarang ini. Sebab keberadaan JK dan LBP di lingkungan Istana sejak awal tidak sebagai representasi Golkar.
"Jadi jatah satu kursi menteri untuk Golkar dalam kalkulasi politik memang kurang masuk akal. Sebab partai-partai pendukung Pak Jokowi yang lain, yang kepemilikan kursinya di Parlemen jauh di bawah Golkar saja punya tiga kursi menteri di Kabinet," demikian Said.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA