Kasus kartu BPJS Kesehatan palsu yang terungkap di Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat ternyata baru sebagian kecil. Kasus serupa berpotensi muncul di daerah lain. Pasalnya, lebih dari 50 persen masyarakat di daerah tidak tahu BPJS Kesehatan, apalagi untuk mendaftarnya.Kemarin, kartu BPJS Kesehatan palsu juga ditemukan di Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Sebanyak 250 warga daerah tersebut memperoleh kartu itu dari pelaku yang sama di Desa Kertajaya dengan membayar Rp 170 ribu per keluarga.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago geleng-geleng kepala mendengar kasus ini. Namun, politisi Nasdem ini tidak terlalu kaget. Pasalnya, sosialisasi BPJS Kesehatan ke masyarakat sangat minim. Padahal, program itu sudah berjalan hampir tiga tahun.
"Masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu BPJS, manfaat BPJS, dan bagaimana cara mendaftarnya. Waktu reses saya mengundang 100 orang masyarakat, saat ditanya itu 50 persen lebih tidak mengerti BPJS," jelas Irma, kemarin.
Irma agak kesal dengan jawaban Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang menyebut bahwa kasus kartu palsu itu tidak merugikan keuangan negara.
"Memang ini tidak menjebol uang negara. Tapi, ini kan merugikan masyarakat. Ini tanggung jawab mereka (BPJS Kesehatan) juga. Sebab, masyarakat kecil yang ingin mendapat layanan kesehatan tidak tahu bagaimana cara daftar BPJS Kesehatan," tegasnya.
Dengan adanya kasus ini, Irma mendesak BPJS Kesehatan mengubah tata kelola. BPJS Kesehatan harus melakukan sosialisasi lebih masif dan mempermudah cara pendaftaran. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi tertipu oleh pihak-pihak yang mengiming-imingi bisa membantu membuatkan kartu BPJS Kesehatan.
"Tata kelola harus diubah, harus dipermudah. Sosialisasi harus masif. Tempat pendaftaran dan pembayaran juga harus dibuat satu pintu. Jangan seperti sekarang, masyarakat daftar di kantor cabang BPJS tapi harus bayar di bank. Masyarakat kecil kan tidak ngerti bank, apalagi punya rekening dan ATM," jelasnya.
Atas kasus ini, Komisi IX akan segera memanggil pihak BPJS. Di minggu pertama setelah reses pada Agustus nanti, Komisi IX akan menggelar rapat khusus tentang ini. "Minggu pertama reses akan kami panggil," tandasnya.
Ogah Cairkan PMN
Anggota Komisi XI Heri Gunawan menganggap munculnya kartu palsu ini adalah salah satu bukti bahwa kerja BPJS Kesehatan sangat memble. Karena itu, Heri ogah menyetujui penyertaaan modal negara (PMN) yang diminta BPJS Kesehatan.
Dari sisi pengelolaan keuangan, politisi Gerindra itu juga menyebut kinerja BPJS kesehatan memble. Setiap tahun, BPJS Kesehatan selalu mengalami devisit. Untuk tahun ini, devisit diperkiran mencapai Rp 10 triliun.
"Melihat kinerja seperti ini, BPJS Kesehatan tak pantas mendapat PMN. Sebab, apa pantas institusi yang gagal melayani rakyat harus ditolong wakil rakyat?" ucap Heri. [rmol]
KOMENTAR ANDA