Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini paling getol menginginkan agar Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya, apalagi ketika Pansus Pelindo II DPR dibentuk, rekomendasinya adalah meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Rini.Namun nyatanya, reshuffle kebinet jilid II yang diumumkan kemarin, posisi Rini masih aman, alias masih dipertahankan oleh Jokowi.
Mengamati fakta itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya melihat secara objektif kinerja Rini yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu tergambar dalam gagasan super holdings dan upaya BUMN agar menyerap dana penyertaan modal negara sehingga rakyat harus bersaing dengan BUMN yang notebenenya adalah perusahaan plat merah.
BUMN yang menjadi korporasi negara seharusnya tidak menjadi beban bagi negara. Namun yang terjadi justru menjadi beban bagi negara yang menyerap dana penyertaan modal yang sangat besar.
"Sehingga kebijakan-kebijakan inilah yang dikritisi oleh PDIP. Kami berpendapat agar garis politik ekonominya berbeda dengan Bapak Presiden tersebut tidak menjadi pilihan," ujar Hasto di Jakarta, Kamis, (28/7).
Namun kendati Presiden enggan menuruti PD-P yang mengusungnya, Hasto mengaku partainya legowo dan taat pada aturan main bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Menurutnya, biarlah sejarah yang membuktikan kehadiran Rini akan membawa dampak buruk bagi Indonesia, karena kerap membawa agenda-agenda sendiri selama menjadi Menteri BUMN.
"Kami taat pada aturan main dan sejarah yang akan membuktikan apakah keputusan-keputusan itu betul-betul mampu memperkuat keseluruhan kinerja pemerintahan. Karena di masa lalu banyak menteri-menteri yang punya agenda sendiri. Sayangnya kemudian baru tahapan selanjutnya agenda-agenda ini terbukti," demikian Hasto. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA