Komisi VIII DPR heran melihat mentoknya masalah uang santunan untuk korban jatuhnya crane di Masjidil Haram pada musim haji lalu. Komisi bidang agama ini melihat pemerintah tak bekerja atau menindaklanjuti janji Raja Saudi yang akan memberi santunan sebesar Rp 3,5 miliar untuk korban meninggal dan cacat permanen.Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan serius terkait tragedi crane ini. Beres reses nanti, Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan jajarannya untuk membahas perkembangan pemberian santunan itu.
"Pekan depan, DPR sudah memasuki masa reses. Karenanya, pembahasan soal crane akan kami lakukan setelah reses. Ini cukup serius, karena hampir satu tahun, terkesan tak ada perkembangan," ujar politisi PAN ini, Jumat malam (22/7).
Ia meyakini, pemerintah Arab Saudi tak akan melanggar komitmen soal pemberian santunan terhadap keluarga korban. Karena itu, Komisi VIII akan akan mendorong Menteri Agama untuk menagih janji itu ke Raja Arab dengan melakukan upaya diplomasi.
"Saya minta musibah crane diperhatikan secara serius. DPR, Menteri Agama, serta Dubes yang ada di Arab Saudi bisa bekerja sama demi kepentingan jamaah," tegas dia.
Kamis lalu, Lukman menyatakan bahwa Kementerian Agama belum bisa memastikan pencairan santunan tersebut. Lukman mengaku sudah mendesak pemerintah Arab Saudi. Pihaknya juga sudah meminta Dubes RI di Ryadh untuk terus memantau realisasi pencairan. Namun, belum membuahkan hasil.
"Sampai sekarang, bantuan santunan masih bagi korban crane belum dicairkan," kata Lukman.
Menurut Lukman, saat bertemu Menteri Haji Saudi beberapa waktu lalu, dirinya juga sudah meminta agar santunan segera dicairkan. Dirinya meminta hal itu dilakukan tanpa perlu menunggu negara lain yang belum melengkapi nama-nama korban dan para ahli warisnya.
"Kalau kita sudah lengkap sejak beberapa bulan lalu, tidak ada masalah. Tapi, nampaknya pemerintah Saudi berpikir lain. Mereka ingin seragam," tekannya. [rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA