Nasib WNI yang disandera Abu Sayyaf kali ini mengkhawatirkan. Sebab, militer Filipina tengah menggempur kelompok militan itu.
Informasi itu disampaikan Kepala BIN Sutiyoso. Menurut Sutiyoso, akibat penggempuran itu, pemerintah Indonesia belum bisa mendekat ke sana. "Dia lagi digempur pasukan Filipina. Kita belum bisa mendekat ke sana karena situasi mereka lagi bertempur. Sudah banyak korban di sana," jelasnya usai Rapat Kerja dengan Komisi Hukum DPR, kemarin.
Kelompok Abu Sayyaf pun berpencar dan berpindah-pindah membawa sandera, menghindari gempuran itu. "Terakhir kita sudah tahu posisinya. Aku nggak bisa sebutin di mana. Tapi mungkin sekarang sudah diubah lagi posisinya," ungkap eks Pangdam Jaya itu.
Pemerintah mengaku tak tahu berapa jumlah korban yang jatuh dari Abu Sayyaf. Mereka lebih fokus pada cara menyelamatkan10 orang sandera WNI. "Kalian baca aja di koran (jumlah korban Abu Sayyaf). Itu nggak penting. Bagi kita yang penting sandera kita selamat," tegasnya.
Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya terus mengupayakan jalur diplomasi untuk membebaskan 10 orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Salah satu cara diplomasi itu adalah dengan menunjuk Nur Misuari sebagai negosiator. Nur Misuari adalah Kepala Moro National Liberation Front (MNLF). Nur, diklaim pihak MNLF turut membantu membebaskan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf beberapa bulan lalu. "Kita kontak siapa saja sih, nggak cuma dia (Nur Misuari). Tapi, dia punya hubungan baik dengan kita dan Abu Sayyaf. Kita gunakan semua kemungkinan dan pendekatan," ujar Luhut di Gedung DPR, kemarin.
Menurut Luhut, posisi dan peran Nur Misuari dinilai strategis karena bisa menghubungkan Pemerintah Indonesia dengan kelompok Abu Sayyaf. "Saya kenal dan tahu Nur. Saya dua kali ketemu dia. Teman-teman intelijen sedang melakukan pendekatan dan kontak-kontak sama Nur," beber Luhut.
Selain menggandeng Nur, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga disebut Luhut terus menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Pertahanan Filipina. Komunikasi ini dilakukan agar TNI bisa diturunkan untuk membebaskan para sandera.
"Tidak mungkin kita beroperasi di wilayah negara lain tanpa melibatkan unsur-unsur keamanan setempat," tandasnya.
Pengamat Terorisme Mardigu WP menyatakan, gempuran yang dilakukan militer Filipina terhadap kelompok Abu Sayyaf membahayakan sandera. "Gempuran itu sangat berbahaya bagi keselamatan sandera. Ini yang buat kita khawatir sejak awal," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Menurut informasi yang diterimanya, tentara Filipina menurunkan 4.000 tentara dalam operasi itu. Sekalipun membahayakan, Mardigu mengapresiasi ketegasan Duterte. "Duterte tegas. Hanya harus diperhitungkan keselamatan para sandera," tandasnya.
Sementara, Kemenlu menyatakan, kondisi para 10 WNI sehat. Namun, mereka letih. "Keadaan sandera masih baik. Tapi yang bisa juga saya sampaikan, karena dalam keadaan tidak normal, (mereka) terkesan capek saat bicara," ujat Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, kemarin.
Dari 10 WNI yang ditawan oleh Abu Sayyaf, tujuh di antara mereka adalah ABK tugboat Charles 001 yang sudah disandera sejak 20 Juni. Adapun tiga WNI lain adalah anak buah kapal pukat tunda LD/114/5Smilik Chia Tong Lim, yang disandera sejak 9 Juli.
Dia menjelaskan, hingga saat ini Indonesia masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina dan juga para penyandera mengenai kondisi. "Perkembangan-perkembangan jalur komunikasi kita itu juga kita sampaikan kepada perusahaan," ungkapnya.
Arrmanatha mengungkapkan, bergantinya kepemimpinan di Filipina usai dilantiknya Rodrigo Duterte, 30 Juni lalu, tidak mempersulit diplomasi Indonesia. "Memang berganti tapi pada saat bertemu dengan Menlu Filipina sehari setelah dilantik, sudah ada komitmen kuat dari mereka untuk bantu Indonesia menyelesaikan masalah ini," katanya.
Untuk proses diplomasi, sampai saat ini Kemenlu menolak berkomentar karena masih dalam pembahasan yang detail dan tidak dapat disampaikan kepada publik. "Kita harus ingat bahwa ini satu isu yang kompleks dan tidak mudah sehingga memang membutuhkan waktu untuk dapat merealisasikan agar para ABK bisa bebas, tentunya bila ada informasi yang bisa kami sampaikan ke media," elaknya. [rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA