Wapres: Penulis Indonesia di Kancah Internasional Masih Minim

Pagelaran akbar muktamar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Wahdah Islamiyah resmi dibuka oleh Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, hari ini (Selasa, 19/7).

Wahdah Islamiyah pun dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi umat dan bangsa di masa mendatang, seiring dengan tantangan bangsa Indonesia yang makin besar ke depan.

"Muktamar kali ini mengandung arti penting bagi pengembangan  visi dan misi dakwah Wahdah Islamiyah ke seluruh penjuru tanah air. Salah satu agenda besar adalah menyusun visi dan rencana strategis (Renstra) organisasi untuk lima belas tahun kedua," ucap Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Zaitun Rasmin dalam keterangan resminya.

Dengan tema muktamar kali ini 'Mewujudkan Indonesia Damai dan Berperadaban dengan Islam yang Wasathiyah (open minded)' dimaksudkan agar ajaran dan manhaj Wasathiyah benar-benar membumi di negeri ini. Sebab umat Islam Indonesia saat ini sangat membutuhkan konsep wasathiyah ini.

"Ini adalah solusi dalam mengatasi persoalan ekstremisme baik pemahaman liberal maupun radikal," ujar Wakil Sekjen MUI Pusat ini.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla yang juga menjabat ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam sambutannya mengapresiasi kiprah dan peran Wahdah Islamiyah baik dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan juga bidang lainnya.

"Peran yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah hendaknya mencakup berbagai aspek. Bukan hanya dakwah dan sosial tetapi aspek lain juga, seperti aspek ekonomi," katanya.
 
Wapres juga mendorong agar WI memberikan peran yang lebih besar lagi bagi umat dan bangsa. Ia meyakini WI yang besar dalam waktu singkat akan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini.

Dalam bidang keilmuan JK menyoroti langkah karya ulama Indonesia yang diakui di dunia internasional.

"Kebanyakan buku-buku yang beredar di pasaran  90 persen masih terjemahan. Kita belum punya penulis yang dihargai di dunia internasional. Dan, tentunya ini menjadi tantangan kita," pungkasnya.

Selain pemilihan ketua umum, dalam ajang lima tahunan ini juga akan dilakukan pemilihan seluruh pimpinan-pimpinan dewan. Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sebagai lembaga eksekutif, Dewan Syariah, Dewan Syuro, dan Dewan Pengawas Keuangan.[sfj/rmol]