Di Bawah Kepemimpinan Tito, Penanganan Terorisme Harus Dimulai dari Pengawasan

Terorisme adalah isu strategis yang masih menjadi sebuah kewaspadaan besar bagi banyak negara. Demikian juga dengan Indonesia, tidak luput dari masalah terorisme.

Melihat pengalaman tentang penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama ini, banyak kesalahan berupa salah sasaran dan ketidaksesuaian prosedur di lapangan.

Hal tersebut disoroti oleh seorang akademisi politik Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra. Ia mengatakan, Kapolri yang baru dilantik, Tito Karnivan jangan mengulangi kesalahan yang sama dalam  melakukan penindakan terorisme.    

"Itu yang harus kita kawal. Artinya, agenda pemerintah terhadap terorisme akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran, terduga teroris tewas di lapangan. Kapolri baru jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dalam menindak terorisme," katanya kepada MedanBagus.com, Senin (18/7).

Agar tidak terjadi salah prosedur dan sasaran, Kapolri dipandang penting menciptakan variabel yang jelas dalam melakukan penanganan aksi terorisme, seperti yang juga dijelaskan oleh Fernanda.
 
"Kapolri harus menciptakan variabel yang jelas, kita tidak langsung penindakan, tapi menciptakan pengawasan. Lakukan dulu pendekatan secara persuasuif," jelasnya

Pemerintah dan Polri khususnya juga harus turun langsung ke masyarakat. Hal tersebut dikatakan Fernanda sebagai upaya untuk menginvestigasi masalah-masalah yang menyebabkan munculnya benih-benih terorisme muncul di masayarakat.

"Karena tindak terorisme itu lahir karena ada kebuntuan, apakah masalah politik, ekonomi, sosial, dan banyak hal lainnya. Pemerintah harusnya lebih peka melihat hal seperti itu, pemerintah atau Polri harus turun ke lapangan melihat apa yang sebenarnya menjadi masalah di masyarakat," pungkasnya.[sfj]