Perseteruan antara Menteri Koordinasi Maritim dan Sumber Daya alam, Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta, Ahok soal reklamasi teluk Jakarta telah melahirkan hal yang baru. Perseteruan antara Menteri dan Gubernur tersebut disinyalir menjadikan Presiden Indonesia, Joko Widodo bersikap ganda dalam persoalan reklamasi.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta, AM Fatwa kepada MedanBagus.com melalui pesan elektronik, Jumat (15/7) malam.
"Polemik berkelanjutan soal reklamasi dan sekarang polemiknya antara Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Gubernur Ahok , publik lalu memahami bahwa Presiden Jokowi sikapnya mendua antara menterinya di satu pihak dan gubernur di lain pihak, sementara Taipan pengembang terjepit ditengah," katanya.
AM Fatwa melanjutkan, persepsi publik akan berkembang bahwa selama ini ada kekuatan kepentingan pengembang yang menjadikan polemik terpelihara.
"Dan publik pun menangkap bahwa terjadinya tarik ulur atau polemik reklamasi hakekat uatamanya karena kepentingan pengembang," lanjutnya.
Sedangkan di luar sisi dari pusaran polemik reklamasi teluk Jakarta terdapat ketidakjelasan nasib keselamatan lingkungan hidup.
"Sementara itu, kepentingan rakyat khususnya keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup jangka panjang pantai utara Jakarta menjadi sebuah pertanyaan besar," ujar AM Fatwa.
Dengan ketidakjelasan nasib rakyat dan lingkungan hidup tersebut, AM. Fatwa berharap Presiden Jokowi dapat bertindak tegas dan ketegasannya berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Kita berharap ketegasan Presiden Jokowi untuk berada pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Negara jangan sampai dengan Taipan pemodal," tandasnya.[sfj]
KOMENTAR ANDA