MBC. Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi meminta pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan ini, lanjut dia, tidak boleh terputus supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum.
Ahmad yakin Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sudah mengawasi ketat pabrik produsennya sebelum vaksin diterima distributor.
"Itu prosesnya sangat ketat sekali. Setelah itu didistribusi ke gerai apotek, pengawasannya juga ketat. Tapi saat vaksin masuk ke rumah sakit tidak ada pengawasan lagi," ungkap Ahmad di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/7).
Ketika masuk rumah sakit menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Menurutnya, pengusutan kasus ini harus dimulai dari rumah sakit yang diduga menerima vaksin palsu.
"Kalau sudah ketahuan dari mana rumah sakit dapat vaksin itu baru ketahuan dan bisa dicek ke hulunya," tutur Ahmad.
Ia menilai, temuan Bareskrim menunjukkan Dinkes telah lalai dan kecolongan. Karenanya hemat dia, seluruh rumah sakit perlu diaudit, baik dari segi manjemen maupun medis.
"Semuanya harus diaudit. Walaupun rumah sakit itu sudah memiliki akreditasi yang bagus harus tetap diaudit. Jadi audit itu ada internal dan eksternal," paparnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA