MBC. Dukungan penuh Partai Golkar terhadap pemerintah tidak membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan perlakuan istimewa. Buktinya, Menkumham Yasonna Laoly belum juga menerbitkan SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar.
Pada akhir Juni (28/6) lalu, kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Bali yang menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum sudah menyerahkan daftar pengurus ke Kemenkumham. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku optimis, Menteri Yasonna akan cepat memproses berkas yang sudah disetorkannya tersebut. Ternyata sudah lewat dua pekan, Menteri Yasonna belum juga mengeluarkan SK untuk Golkar hasil Munaslub Bali itu. Politisi asal PDIP ini mengaku, pihaknya masih melakukan kajian berkas Partai Golkar.
Soal belum selesainya proses kajian, Yasonna beralasan disebabkan adanya libur hari raya Idul Fitri. "Kan itu hari kerjanya libur, saat (daftar kepengurusan) diantar sudah mau libur," ujar Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.
Ketika ditanya apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan, Yasonna mengatakan, hampir seluruh persyaratan terpenuhi. Namun, saat ini masih dalam kajian. "Sudah diteliti, masih dalam proses lah. Sudah dekat-dekat lah itu (memenuhi persyaratan)," kata dia
Meskipun Mekumham masih melakukan kajian, Idrus Marham mengaku optimis partainya akan segera mendapatkan SK. Idrus yang menjadi Sekretaris Jenderal tiga periode ini berkeyakinan, SK Golkar akan diterbitkan oleh Menkumham pada pekan ini. Keyakinan itu karena tidak ada pemberitahuan dari Kemenkumham bila berkas yang diserahkannya sebelum Lebaran terdapat kekurangan.
"Saya belum dapat kabar, saya kurang tahu. Namun, saya berkeyakinan pada minggu ini SK sudah diterbitkan Menkumham. Apalagi saya kira berkas sudah lengkap semua," ungkapnya.
Adapun total kepengurusan yang didaftarkan tersebut berjumlah 279, di antaranya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, ketua harian, ketua koordinator bidang, kepala bidang, mahkamah partai, hingga dewan pertimbangan Partai Golkar.
Idrus mengklaim, seluruh kepengurusan hasil Munaslub tersebut sudah mencerminkansejumlah lima azas, yakni demokratis, berkeadilan, rekonsiliatif, konstitusional dan bersih. Dia pun memastikan tidak ada lagi perpecahan di internal Partai Golkar.
"Susunan kepengurusan sudah mencerminkan rekonsiliatif. Jadi setelah Munaslub enggak ada lagi kubu-kubuan, demokratis, saya kira sudah saksikan semuanya, kepengurusan mencermikan seluruh elemen di Golkar," katanya.
Dalam kepengurusan Golkar terdapat nama-nama yang sebelumnya berseberangan dengan kubu Aburizal Bakrie (ARB). Antara lain, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Agun Gunandjar. Ada pula Yorrys Raweyai, dan pesaing Novanto dalam Munaslub Bali, Airlangga Hartarto.
Idrus mengungkapkan, dari seluruh daftar kepengurusan yang diserahkan, tidak lagi tercantum nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Meskipun tidak masuk kepengurusan, Idrus memastikan Luhut masih kader Golkar.
Lagian, Partai Golkar juga akan menggelar Rapimnas pada 26 Juli 2016 mendatang. Presiden Joko Widodo diundang untuk menghadiri forum ini. "Rapimnas Golkar tanggal 26, 27, dan 28 Juli di JCC. Nanti penutupannya di Istora Senayan," beber Idrus.
Seperti pada Munaslub di Bali, Presiden Joko Widodo akan diundang. Undangan itu juga sebagai bukti dukungan Golkar kepada pemerintah. "Kita undang beliau (Presiden). Dalam rangka penguatan kelembagaan partai, presiden kita harapkan hadir," ujarnya.
Rapimnas yang juga akan dihadiri pengurus daerah ini akan menindaklanjuti beberapa hasil Munaslub. Salah satunya, soal persiapan Golkar menuju Pileg dan Pilpres 2019. "Munaslub merekomendasikan ketum melakukan komunikasi politik dengan Presiden menjelang pileg dan pilpres 2019," ungkap Idrus. [hta]
Peristiwa
KOMENTAR ANDA