Sikap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang mewalili pemerintah meminta maaf atas terjadinya kemacetan "horor" di masa mudik Lebaran 2016 patut diapresiasi.Permintaan maaf yang dikeluarkan hari Sabtu lalu (9/7) itu membuktikan jiwa kenegarawanan Tjahjo Kumolo jauh melampui Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Padahal, soal mudik bukanlah domain dari Kemendagri, tetapi tanggung jawab Kemenhub dan juga Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Namun saat berita horor mudik meluas, Menteri Perhubungan maupun Presiden Jokowi tampak terlalu sombong untuk meminta maaf," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, Senin (11/7).
Sepekan di masa Lebaran lalu, pemberitaan media massa dan media sosial cukup tajam menyorot kemacetan "horor" di berbagai lokasi jalur mudik. Bahkan, kemacetan parah di tol Brebes Timur berujung pada wafatnya belasan pemudik.
Bukan meminta maaf, Presiden Jokowi malah menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dianggap terlambat menuntaskan infrastruktur. Sementara Menteri Perhubungan menolak pemberitaan yang mengaitkan wafatnya para pemudik dipicu kelelahan menghadapi macet.
"Itu membuktikan bahwa keduanya tidak layak disebut sebagai negarawan. Sama sekali tidak terlontar penyesalan meskipun gagal memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat," kata Sya'roni.
Dengan nada menyindir, Sya'roni mengatakan tidak berlebihan jika Tjahjo Kumolo layak dijagokan untuk menggantikan posisi Jokowi. Rakyat yang sudah terlanjur kecewa mulai terobati dengan permintaan maaf Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Presiden Jokowi dan Menhub Ignasius Jonan, jika tidak segera meminta maaf sebaiknya segera mengundurkan diri saja," ungkap Sya'roni. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA