Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2016 diminta legowo untuk mengundurkan diri. Pasalnya, manajemen mudik kali ini dilihat gagal total akibat peningkatan arus lalu lintas yang membuat parah di semua jalur, khususnya yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur."Berpuluh-puluh jam, rakyat mulai dari bayi, lansia yang ingin mudik ke kampung halaman terjebak kemacetan yang tak jelas kapan berakhir. Negara sama sekali tidak hadir di tengah kemacetan," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepadfa redaksi, Selasa (5/7).
Menurutnya, kenyataan itu bertolak belakang dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa di bawah kepemimpinannya negara akan hadir dalam persoalan rakyat.
"Kerugian para pemudik tak terhitung lagi. Mulai BBM yang boros, bila diasumsikan mobil saja sebanyak 2,4 juta bisa menghabiskan alokasi anggaran untuk beli bensin sebesar Rp 1,3 triliun per hari, juga uang transportasi yang membengkak hingga kesehatan para pemudik yang terganggu. Rakyat seperti tak punya pemerintah. Ini benar-benar pemerintahan autopilot," jelas Uchok.
CBA melihat alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dari APBN 2016 untuk kegiatan Lebaran dan lain-lain cukup besar pada Ditjen Perkeretaapian, di mana disediakan sebesar Rp 9,9 miliar dan Rp 100,1 miliar untuk subsidi angkutan kereta api. Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat mengalokasi anggaran untuk Lebaran dan lain-lain sebesar Rp 27,6 miliar.
Dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah justru gagal total memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mudik.
"Orang mudik sudah tersiksa di jalan, rakyat malah disuguhi Presiden Jokowi dan anaknya sedang adu panco. Di mana rasa empati dan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden," tegas Ucok.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA