Partai Golkar tidak memasukkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam daftar kepengurusan periode 2016-2019.Sekjen Golkar Idrus Marham menjelaskan, formatur partai mendapat permintaan dari Luhut agar namanya tidak masuk dalam susunan pengurus. Menurutnya, Luhut lebih memilh fokus mengurusi jabatan menko yang diamanahkan Presiden Joko Widodo.
"Seperti yang diketahui memang Pak Luhut adalah kader Golkar dan sebelumnya menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan. Tapi Pak Luhut ingin fokus dalam posisinya di menko maka tidak ada dalam struktur kepengurusan baru," katanya usai memberikan daftar pengurus Golkar di kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta (Selasa, 28/6).
Idrus menjelaskan, pengurus DPP Golkar yang diserahkan ke Menkumham Yasonna Laoly berjumlah 279 orang, membengkak dari jumlah yang diumumkan beberapa waktu lalu yaitu 247 orang.
"Kepengurusan ini mencerminkan asas demokrasi, berkeadilan, rekonsiliasi, konstitusional, dan bersih," tutup Idrus.
Sebelumnya, nama Luhut masuk dalam komposisi pengurus Golkar periode 2016-2019. Dia diberikan wewenang sebagai anggota Dewan Kehormatan bersama tokoh senior lain seperti Ginandjar Kartasasmita dan Abdul Latief. Dewan Kehormatan diketuai oleh BJ Habibie dan Akbar Tandjung sebagai wakilnya.
Sejumlah tokoh senior partai beringin masuk dalam kepengurusan seperti Sharif Tjitjip Soetardjo menjadi wakil ketua Dewan Pembina. Ada juga nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebagai anggota Dewan Pembina yang diketuai Aburizal Bakrie. Sementara Agung Laksono diberikan posisi sebagai ketua Dewan Pakar Golkar.
Luhut sendiri sebelumnya juga pernah menolak posisi yang diberikan Golkar. Menurut mantan kepala Staf Kepresidenan itu, jabatan di Golkar tidak tepat diembannya yang sudah bertugas di kabinet. Terlebih lagi, sejak awal Presiden Jokowi tidak menginginkan menterinya yang rangkap jabatan.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA