DPR merasa sangat kecewa dengan kinerja pemerintah yang kecolongan atas peredaran vaksin palsu di berbagai rumah sakit.Diketahui bahwa vaksin itu sudah berlangsung belasan tahun dan masuk ke fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas.
Ini merupakan permasalahan yang serius karena dampak dari vaksin palsu yang kebanyakan dari jenisnya untuk balita, pasti mempengaruhi kesehatan generasi penerus bangsa," kata Anggota Komisi IX DPR, Putih Sari, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/6).
Peredaran vaksin palsu untuk balita ini dibongkar Penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
Setelah diselidiki, sindikatnya telah memproduksi vaksin palsu sejak tahun 2003 dengan distribusi di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, penyidik baru menemukan barang bukti vaksin palsu di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Putih Sari memuji kesigapan aparat kepolisian membongkar peredaran vaksin palsu ini dan menangkap pelakunya. Penyidik kepolisian sudah menggeledah enam tempat, yaitu apotek dan rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan langsung menangkap beberapa orang pelakunya.
Menurut dia, setelah sindikat vaksin palsu terbongkar, Kementerian Kesehatan tidak boleh hanya bertugas menelusuri sejauh mana peredaram vaksin palsu.
Kemenkes juga wajib meneliti lebih lanjut dampak penggunaan vaksin palsu tersebut. Kemenkes wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat soal efek samping yang timbul dari penggunaan vaksin-vaksin palsu tersebut.
"Dampaknya harus segera diteliti dan diumumkan ke masyarakat supaya tidak menimbulkan kepanikan. Pemerintah harus segera berindak serta bertanggung jawab dalam penanggulangannya," ujar politikus Partai Gerindra ini. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA