Krisis ekonomi sudah di depan mata. Sinyal itu semakin jelas menyusul institusi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), diragukan dapat mengatasi persoalan.Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono menjelaskan, sinyal menuju krisis tersebut juga ditandai oleh pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara. Dia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bisa terlibat di dalam menentukan keputusan kondisi krisis ekonomi tanpa menunggu rekomendasi KSSK.
"Artinya, tidak hanya berpatokan pada empat otoritas di bawah KSSK. Presiden Joko Widodo dapat menyatakan dan mengambil kebijakan bahwa ekonomi Indonesia sudah pada tahapan krisis akibat mis government management dalam mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran negara," jelas dia dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (24/6).
Empat otoritas yang berdiri di bawah KSSK itu yakni, OJK, BI, Menkeu dan LPS. Menurut Arief, keempat lembaga tersebut seharusnya jujur bahwa ekonomi Indonesia masuk krisis. Siyal lainnya, defisit APBN yang akhirnya harus memotong jumlah anggaran di APBN-P tahun 2016.
"Diantaranya menghilangkan subsidi tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 Watt, melakukan obral SUN dan obligasi dengan bunga yang tinggi, terjadinya deflasi yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun dan bukan oleh kinerja Ekonomi makro yang efisien, serta tingginya NPL perbankan Indonesia yang sudah di atas 5 persen," urai Arief.
Dia menjelaskan, masalah NPL perbankan Indonesia sudah banyak diberikan konsekuensinya oleh OJK dengan melanggar aturan PBI, dimana banyaknya kredit macet.
"Krisis ekonomi disebabkan juga oleh kinerja eksport yang menurun dibandingkan import. Jatuhnya harga-harga komoditas eskport Indonesia seperti komoditas pertambangan dan pertanian, serta tetap bertenggernya dolar AS selama setahun di kisaran angka Rp 13 ribu juga menjadi sinyal krisis ekonomi,”
Sinyal berikutnya, lanjut Arief, pernyataan Menteri Perdagangan Thomas lembong yang sedang menunggu kejujuran Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia menuju krisis ekonomi. Serta kesiapan Kapolda Metro Jaya jika terjadi kerusuhan akibat krisis ekonomi di Indonesia .
"Mati-matian obral obligasi negara selama bulan Juni untuk bisa membayar gaji dan THR pegawai pemerintah, polisi dan TNI. Karena itu sebaiknya Joko Widodo jujur saja dan segera lakukan kebijakan kebijakan ekonomi maupun politik untuk bisa mengatasi ancaman krisis ekonomi Indonesia," tandas anak buah Prabowo Subianto ini. [sfj/rmol]
KOMENTAR ANDA